Foto: Roy Hamadi| Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., bersama ketua DPRK Yennike S.K. Dippan, ketika menerima Laporan Penilaian LHP dari BPK Papua, Juni 2025.
Waropen, jurnalmamberamofoja.com – Setelah 19 tahun berturut-turut berada di bawah bayang-bayang opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK), Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan siap melakukan pembenahan besar-besaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si menilai, opini disclaimer menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran birokrasi untuk segera berbenah. Ia menegaskan, lemahnya tata kelola administrasi dan pengawasan menjadi faktor utama yang membuat laporan keuangan daerah sulit diyakini kewajarannya oleh auditor.
“Disclaimer ini menjadi peringatan serius bagi kita semua. Selama ini banyak kelemahan mendasar, mulai dari administrasi yang tidak tertib, dokumen tidak lengkap, aset daerah yang belum tertata, sampai pimpinan OPD yang tidak siap saat audit berlangsung,” tegas Mote.
Menurutnya, opini audit BPK bukan sekadar penilaian atas ada atau tidaknya penyelewengan anggaran, melainkan soal kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
“Kalau mau keluar dari opini disclaimer, tidak bisa setengah-setengah. Semua OPD harus disiplin, taat prosedur, dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan APBD,” ujarnya.
Sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Yoel Boari, Mote mengaku mulai menerapkan pengetatan pengawasan keuangan daerah. Penataan aset, pembenahan sistem pelaporan, serta kewajiban kehadiran pimpinan OPD saat audit kini menjadi indikator kinerja yang dipantau secara langsung.
“Saya tidak mau lagi ada alasan pimpinan tidak di tempat saat audit. Ini soal tanggung jawab. Kalau ingin dipercaya publik, kita harus berani berubah,” tandasnya.
Bupati Mote optimistis, dengan konsistensi reformasi birokrasi dan komitmen seluruh perangkat daerah, Waropen mampu memperbaiki kualitas laporan keuangannya sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola APBD.
Laporan: Roy
