Foto: Willy |Nampak suasana rapat terbatas anggota bersama Pimpinan sementara DPRK Mamberamo Raya
Burmeso, Jurnal Mamberamo Foja — Usai dilantik pada 28 Mei 2025, pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mamberamo Raya langsung tancap gas menyusun agenda penting untuk memastikan fungsi kedewanan berjalan efektif selama masa transisi.
Penunjukan pimpinan sementara dilakukan bersamaan dengan pelantikan dan pengucapan sumpah janji para anggota DPRK terpilih. Sesuai aturan, posisi pimpinan sementara diberikan kepada partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif terakhir. Untuk itu, Elias Basutey dari Partai Golkar ditunjuk sebagai Ketua Sementara dan Dony Pateh dari Partai Perindo sebagai Wakil Ketua I.
Kepada Jurnal Mamberamo Foja pada Selasa (3/6), Dony Pateh menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat perdana bersama seluruh anggota dewan dan Sekretariat DPRK. Dalam rapat tersebut, telah disepakati tiga agenda utama yang akan segera dijalankan.
“Setelah pelantikan, saya diberi mandat oleh Ketua Sementara untuk memimpin rapat perdana. Dalam rapat itu, kami menyepakati tiga kegiatan awal: orientasi terkait tugas dan fungsi kedewanan, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), serta pemeriksaan kesehatan (medical check-up) seluruh anggota di Jayapura,” ujar Dony Pateh.
Dony juga menegaskan bahwa tugas utama pimpinan sementara DPRK adalah menjamin kelancaran masa transisi menuju terbentuknya pimpinan definitif. Termasuk di dalamnya mengoordinasikan usulan partai politik yang berhak menempatkan kader sebagai pimpinan definitif, serta memfasilitasi pembahasan tata tertib dan struktur AKD.
“Salah satu tanggung jawab penting kami adalah memastikan proses penetapan pimpinan DPRK definitif berjalan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang. Kami akan mendorong penyusunan alat kelengkapan dewan dan tata tertib secara cepat namun tetap akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat Mamberamo Raya berharap agar DPRK periode baru ini mampu bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata di seluruh distrik. Ketiga fungsi DPRK legislasi, pengawasan, dan penganggaran diharapkan dapat dijalankan secara maksimal demi percepatan pembangunan daerah.
Laporan: Willy
