Dok ist/ Suasana pemungutan suara pada salah satu TPS di Sarmi kota
Sarmi, jurnalmamberamofoja.com – Kepala Suku Besar Manirem, Yeheskiel Jemjeman, menyebut pelaksanaan Pilkada Sarmi tahun 2024 sebagai yang paling brutal dalam sejarah Kabupaten Sarmi. Ia mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran serius yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Banyak indikasi kecurangan di Distrik Pantai Timur, khususnya di TPS 01 Betaf dan TPS 02. Namun, hampir semua TPS mengalami hal yang sama,” ujar Yeheskiel, Minggu (1/12/2024).
Ia menyoroti dugaan intimidasi terhadap saksi pasangan calon (paslon) 02 dan 03, yang bahkan sempat dilarang masuk ke TPS. Menurutnya, saksi paslon 03 sempat diwakili oleh orang yang mendukung paslon 01, sehingga muncul kecurigaan bahwa surat suara sisa diberikan kepada paslon tertentu.
“Ketika surat suara sisa dibagi, suara paslon 02 dan 03 tidak berubah, sementara suara paslon 01 justru meningkat signifikan,” tegasnya.
Yeheskiel juga menyoroti ketidaknetralan Panwaslu yang dianggap berpihak kepada paslon tertentu. “Panwaslu terkesan abai terhadap pelanggaran yang jelas-jelas terjadi di depan mata mereka. Pertanyaan besar, ada apa di balik ini?” ujarnya.
Ia menambahkan, dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) turut memperkeruh proses Pilkada. “Kami menemukan undangan memilih yang dipegang oknum ASN dan mantan anggota DPRD, bahkan ada anak di bawah umur yang diberikan undangan untuk mencoblos di TPS,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yeheskiel menuding terjadi praktik politik uang di beberapa wilayah, seperti di Arare. “Ada indikasi orang diminta membawa 100 pemilih untuk mencoblos paslon tertentu dengan iming-iming bayaran setelah memilih,” jelasnya.
Ia menilai Pilkada tahun ini menjadi yang paling parah dalam hal politik uang. “Ini yang paling brutal sepanjang sejarah Pilkada di Kabupaten Sarmi,” katanya.
Yeheskiel berharap semua pihak, termasuk penyelenggara Pilkada, dapat bertindak adil dan profesional untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Kami ingin proses ini menjadi pembelajaran politik agar Pilkada di masa depan lebih baik,” pungkasnya.
(Fan)
