Foto: istimewa | Tampak Yanni, SH., M.Sos., Anggota KEPP Otsus bersama Pokja Perempuan MRP dan Agama dalam pertemuan Jumat, (3/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, menegaskan pentingnya mengawal seluruh aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP), khususnya terkait revisi regulasi Otsus dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan Papua.
Penegasan itu disampaikan Yanni saat berdialog dengan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Pokja Agama MRP di Jayapura, Jumat (3/7/2026). Pertemuan yang awalnya membahas penguatan peran perempuan dalam revisi regulasi MRP berkembang menjadi forum penyampaian berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi masyarakat Papua.
Dalam dialog tersebut, anggota MRP menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, kasus penembakan pilot asal Amerika Serikat, hingga dampak sosial akibat konflik antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Yanni mengatakan, seluruh aspirasi tersebut mencerminkan besarnya harapan MRP agar suara masyarakat adat Papua dapat didengar dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Mereka berharap berbagai aspirasi ini dapat diteruskan kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden. Salah satu harapan utama adalah penguatan kewenangan MRP agar mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat adat secara lebih optimal,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu menambahkan, proses pembahasan revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 masih berlangsung sehingga seluruh masukan dari masyarakat masih memiliki peluang untuk diakomodasi sebelum regulasi tersebut ditetapkan.
“Kalau masih ada usulan terkait pelaksanaan Otonomi Khusus, sekarang masih ada kesempatan. Informasi yang kami terima, pembahasan revisi PP ini diperkirakan selesai dan disahkan pada Desember mendatang,” katanya.
Yanni juga membuka ruang komunikasi apabila MRP ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, Fraksi Gerindra DPR Papua siap menjadi jembatan komunikasi agar berbagai kepentingan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Selain itu, Pokja Perempuan dan Pokja Agama MRP juga meminta dukungan agar berbagai aspirasi mereka tetap dikawal ketika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), khususnya yang mengatur perlindungan perempuan dan masyarakat adat, mulai dibahas di DPR Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Yanni menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak dapat dipisahkan dari perspektif perempuan.
Baca juga: Apresiasi Terobosan Bupati Biak, Yanni Nilai Pariwisata Jadi Kunci Kemajuan Daerah
Menurutnya, perspektif perempuan bukan semata berbicara mengenai kepentingan kaum perempuan, tetapi menyangkut pembangunan manusia secara menyeluruh, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Perspektif perempuan adalah cara melihat pembangunan manusia secara utuh. Ketika ibu dan anak sehat, keluarga kuat, pendidikan baik, dan ekonomi masyarakat berkembang, maka Papua juga akan maju,” ujarnya.
Yanni menilai perempuan memiliki posisi sentral dalam membangun generasi Papua. Peran seorang ibu, katanya, dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemberian ASI eksklusif, hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang menjadi kunci pencegahan stunting.
Ia juga mengapresiasi kiprah perempuan Papua yang kini semakin banyak mengambil peran strategis di berbagai sektor, baik sebagai pemimpin pemerintahan, anggota legislatif, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha, maupun penggerak organisasi masyarakat.
“Kita tidak lagi mempertanyakan apakah perempuan Papua mampu. Mereka sudah membuktikannya. Tokoh-tokoh di Pokja Perempuan MRP adalah perempuan hebat. Yang mereka butuhkan sekarang adalah ruang yang lebih luas untuk berkarya dan memimpin,” tegasnya.
Di akhir dialog, Yanni berharap perspektif perempuan semakin menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, serta mendorong keterlibatan ayah dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Ketika perempuan Papua diberi kesempatan untuk tumbuh, memimpin, dan mengambil keputusan, saat itulah kita sedang menyiapkan masa depan Papua yang lebih baik,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
