admin web
Dok JMF/ Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sentani.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua meningkatkan pengawasan guna memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai, dan bebas dari pelanggaran.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, dalam keterangannya di Sentani, Selasa (19/11/2024), menyoroti berbagai potensi pelanggaran yang sering terjadi menjelang hari pemungutan suara.
“Mobilisasi massa, intimidasi, dan kampanye hitam sangat berpotensi terjadi pada masa-masa krusial ini. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Kampanye Hitam di Media Sosial Menjadi Perhatian
Ramandey menyoroti maraknya penyebaran kampanye hitam melalui media sosial, khususnya di grup-grup WhatsApp yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia mendesak Bawaslu Papua dan kabupaten/kota untuk segera menelusuri narasi provokatif tersebut.
“Jika ada individu atau tim sukses yang terlibat dalam menyebarkan narasi kampanye hitam, mereka harus dipanggil dan dimintai keterangan. Jika dibiarkan, ini dapat menciptakan ketegangan bahkan ancaman kekerasan,” katanya.
Menurut Ramandey, satu hingga dua minggu menjelang hari pemungutan suara adalah periode yang sangat rawan. Oleh karena itu, Bawaslu harus bersikap proaktif untuk memastikan suasana tetap kondusif.
Bawaslu sebagai Garda Terdepan Pengawasan
Komnas HAM menekankan bahwa Bawaslu harus menjadi benteng terakhir dalam mencegah pelanggaran selama tahapan Pilkada, termasuk mengantisipasi intimidasi dan konflik yang dapat memicu ketidakstabilan.
“Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk mendeteksi potensi pelanggaran, sekecil apa pun. Hal ini penting agar Pilkada 2024 berlangsung damai dan menjaga persatuan di Papua,” ujarnya.
Ramandey juga mengingatkan tim sukses dan pasangan calon untuk berperan aktif menciptakan suasana yang harmonis selama masa Pilkada.
“Kami berharap semua pihak, termasuk Bawaslu dan pasangan calon, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedamaian Pilkada di Papua,” tambahnya.
Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari semua pihak, Komnas HAM optimis Pilkada 2024 di Papua dapat berjalan lancar dan damai, menciptakan demokrasi yang sehat serta mengutamakan persatuan masyarakat.
(Fan)
