Foto: istimewa | Tampak Bupati Roby Rumansara,SP., MH., didampingi Kepala Bappeda Frangky Lilihata, SE., M.Si., ketika melakukan pertemuan bersama pencari kerja yang melakukan pemalangan kantor BKPSDM Mamberamo Raya, Selasa (10/2).
Kasonaweja, jurnalmamberamofoja.com – Puluhan pencari kerja (pencaker) melakukan aksi pemalangan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamberamo Raya di Burmeso, Senin (9/2).
Aksi ini dipicu pengumuman pergantian pelaksana tugas (Plt) pejabat eselon II oleh Bupati Mamberamo Raya pada hari yang sama.
Pemalangan dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pergantian Plt Kepala BKD. Massa pencaker meminta agar Yakobus Kawena, SH., tetap menjabat sebagai Kepala BKPSDM, karena dinilai masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemberkasan dan pengurusan Surat Keputusan (SK) CPNS yang saat ini tengah ditunggu.
Dalam keputusan terbaru, Yakobus Kawena ditugaskan sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mamberamo Raya.
Pergeseran jabatan ini memicu kekhawatiran pencaker, mengingat proses CPNS masih menunggu hasil dari Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Mamberamo Raya Roby Rumansara, SP., MH., turun langsung dan berdialog dengan para pencaker, Selasa (10/2), di Burmeso. Pertemuan berlangsung terbuka dengan pengamanan terbatas.
Dalam dialog itu, perwakilan pencaker menyampaikan aspirasi agar Yakobus Kawena dikembalikan ke jabatan Kepala BKD demi menuntaskan proses administrasi CPNS. Mereka juga meminta komitmen pemerintah daerah untuk mengawal penyelesaian proses tersebut hingga tuntas.
Bupati Roby Rumansara menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkewajiban mendengar dan merespons aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan para pencaker.
“Pemerintah harus berjalan sesuai aturan. Tapi aspirasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu saya datang langsung untuk berdialog,” ujar Roby.
Bupati yang juga politisi partai golkar ini juga meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara yang terhormat. Ia menyayangkan aksi pemalangan yang kerap terjadi sejak dirinya dilantik sebagai bupati.
“Cara-cara seperti ini perlu kita evaluasi bersama. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan dialog,” katanya.
Lebih lanjut, Roby menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil, termasuk penunjukan Plt pejabat, merupakan bagian dari kewenangannya sebagai kepala daerah. Ia menyatakan siap mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut apabila dimintai klarifikasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati Roby Rumansara Tegaskan Pimpinan OPD: Libatkan Staf, Bangun Kerja Tim Profesional
Bupati berharap masyarakat dapat bersikap dewasa dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan pencaker, khususnya terkait tahapan penerimaan hingga pengumuman CPNS di Mamberamo Raya.
Untuk diketahui, dalam pengumuman pelaksana tugas oleh bupati Senin (2/9), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ditempati oleh Lambertus Fonataba, SE., MAP., sedangkan Yakobus Kawena, SH., di percaya Bupati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Laporan: Roy Hamadi
