Foto: Irfan | Nampak pertemuan Wabup Haris Richard S. Yocku, SH., saat hadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Selasa (17/6).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja — Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat menghadiri audiensi bersama pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Jayapura yang digelar di SMP Negeri 2 Sentani, Selasa (17/6).
Pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ini membahas sejumlah isu strategis, seperti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026, peningkatan mutu pendidikan, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, serta distribusi tenaga guru yang belum merata.
Wabup Haris menyoroti anggapan masyarakat mengenai adanya sekolah favorit dan non-favorit. Menurutnya, persepsi tersebut muncul bukan karena perbedaan kurikulum atau kualitas pendidikan, melainkan karena kurangnya inovasi di sejumlah sekolah.
“Sebenarnya semua sekolah memiliki standar mutu yang sama. Yang membedakan hanyalah sejauh mana guru-guru berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga sekolah tersebut bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong pembangunan sekolah-sekolah berkualitas agar persebaran siswa tidak terfokus hanya pada sekolah tertentu saja.
Terkait wacana sekolah gratis, Wabup Haris menjelaskan bahwa hal tersebut telah dibicarakan bersama Bupati Jayapura melalui penandatanganan fakta integritas. Namun, implementasi program ini akan dilakukan secara bertahap, dan perlu pemahaman bersama mengenai cakupan dan mekanismenya.
“Kami memahami bahwa masih ada ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya soal biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah akan menyusun regulasi agar sekolah swasta tidak menetapkan biaya yang terlalu tinggi, mengingat mereka juga menerima dana BOS,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program-program yang akan dijalankan secara penuh baru akan terealisasi pada 2026, mengingat perencanaan anggaran 2025 sudah selesai sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
Wabup Haris juga menyinggung masalah-masalah lain yang turut memengaruhi proses belajar-mengajar, seperti belum selesainya urusan hak ulayat atas lahan sekolah serta hak guru yang belum dibayarkan.
“Kami bersama Pak Bupati berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap di tahun 2026,” tegasnya.
Kepada para guru, Wabup Haris berpesan agar tetap mengajar dengan penuh kasih sayang, seperti mendidik anak sendiri. Ia juga mengimbau orang tua untuk menjaga anak-anak mereka agar bisa memperoleh pendidikan yang layak.
Sementara itu, Ketua MKKS Kabupaten Jayapura, Kelasina Yanggroseray, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut penting untuk meluruskan pemahaman terkait isu sekolah gratis yang sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Setelah mendengar langsung penjelasan dari Wakil Bupati, kami kini memahami maksud dan rencana pelaksanaan sekolah gratis tersebut. Ini akan kami sampaikan ke sekolah-sekolah lain agar ada kesamaan pemahaman,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan tetap membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, termasuk soal pengadaan seragam dan kebutuhan sekolah lainnya yang diatur dalam regulasi.
Laporan: M. Irfan
