(CAPTION FOTO): Ketua FKUB Kabupaten Jayapura yang juga Anggota Badan Pengarah Papua, Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Korwil Papua, Pdt. Alberth Yoku
Jurnal Mamberamo Foja, Sentani – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Jayapura yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura menekankan pentingnya penyelenggara maupun pengawas pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini KPU dan Bawaslu berlaku jujur dan adil dalam proses kontestasi politik.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt. Alberth Yoku, S.Th., mengungkapkan harapannya agar penyelenggara maupun pengawas pemilu mengedepankan prilaku jujur dan adil sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Jayapura.
“Pilkada Tahun 2024 adalah perhelatan yang seharusnya disikapi dengan bijaksana. Kontestasi politik ini bukan sekadar perlombaan biasa, tetapi harus mencerminkan sikap moral yang baik. Kami berharap masyarakat dapat memilih kandidat yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mendukung kerukunan dan kejujuran,” katanya saat ditemui wartawan usai pembukaan Sosialisasi FKUB-Menuju Pilkada Damai di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Lantai 3 Grand Papua Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis, 3 Oktober 2024.
Alberth Yoku juga menekankan bahwa FKUB berkomitmen untuk tetap netral dalam masa kampanye Pilkada. FKUB akan tetap netral dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum.
“Oleh karena itu, sebagai Ketua FKUB kabupaten Jayapura dan juga sebagai Anggota Badan Pengarah Papua, Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), saya meminta kepada pihak-pihak penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu). Kemudian, di awasi oleh Polda atau Kodam (TNI/Polri) agar seluruhnya menjaga kejujuran dan keadilan di dalam proses pilkada,” tegasnya.
“Jadi, penyelenggara maupun pengawas pemilu tidak boleh berpihak. Dan, itu saya sudah menjelaskan ke tokoh-tokoh agama bahwa di situlah iblis bermain. Iblis itu bisa perempuan atau laki-laki dan iblis itu bisa menawarkan banyak hal yang merusak tatanan peraturan penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang harusnya berlaku secara jujur, adil dan benar,” jelas pria yang juga Anggota Badan Pengarah Papua, Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Korwil Papua ini menambahkan.
Tanpa proses pilkada yang jujur dan adil, maka situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif akan menjadi sia-sia. Begitu juga sebaliknya, tanpa situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, maka pembangunan akan sia-sia.
“Kami berharap setiap pasangan calon menyertakan kerukunan sebagai salah satu visi utama dalam program kerjanya. Untuk itu, saya juga mengimbau secara khusus kepada rakyat dan umat beragama serta tokoh-tokoh agama atau majelis agama di Kabupaten Jayapura agar mendoakan pelaksanaan Pilkada yang akan datang berlangsung rukun dan berjalan dengan adil dan jujur,” paparnya.
Alberth Yoku juga mengajak, seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok agama, untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada 2024.
“Kita harus memastikan, bahwa semua elemen masyarakat terutama yang menjadi teladan, ikut serta dalam proses pesta demokrasi ini. Partisipasi aktif sangat penting agar pemilihan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” terangnya.
“Kemudian, dalam menggunakan mimbar agama untuk memanjatkan doa dan menyampaikan renungan-renungan dari kitab suci yang nashnya dari orang Kristen itu terdapat dalam kitab Mazmur 133 Ayat 1-3 yang berbunyi persaudaraan yang rukun. Selanjutnya, di Injil Matius pasal 5 ayat 9 berbunyi berbahagialah orang yang membawa damai. Dengan demikian, kita harap kegiatan pilkada di Provinsi Papua maupun di Kabupaten Jayapura itu dapat berlangsung dalam spirit iman atau relegius spirit,”.
“Jadi, agama yang menjadi patokan untuk mereka. Sehingga mereka tidak tergoda ketika hal-hal yang terus kita waspadai itu adalah ketika pemilihan selesai, maka kotak-kotak suara harus di bawa ke tempat perhitungan oleh panitia pemungutan suara maupun oleh KPU sebagai penyelenggara dan di awasi oleh pihak pengawas (Bawaslu). Ini supaya di lakukan dengan jujur melalui imannya,” tambah Alberth Yoku.
Lanjutnya, karena di bilik atau kotak suara itulah kita tau banyak kecurangan terjadi dan kecurangan inilah yang menyebabkan, orang yang sudah memberi suaranya dengan tulus itu berkonflik di lapangan.
“Oleh karena itu, money politics atau politik uang maupun semabako-sembako yang di berikan segala macam orang yang menjadi baik hati sekarang ini, ya di terima dengan waspadalah. Ini saja imbauan saya dan kita di Kabupaten Jayapura sudah komitmen sejak 2016 dengan adanya zona integritas kerukunan umat beragama. Maka, hal-hal itu tetap kita pegang untuk membangun Papua dengan motto Khenambai Umbai Reay May, satu utuh ceria berkarya membangun meraih kejayaan di Kabupaten Jayapura,” pungkas Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini. (Fan)
