Foto: istimewa | Tampak Yulianus Dwaa, S.KM., Ketua DPD Brikade 98 Provinsi Papua, ketika memberikan keterangan pers.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi bagi Ketua DPW Brikade 98 Provinsi Papua, Yulianus Dwaa, S.KM. Ia menilai, di tengah perayaan kemerdekaan, masih banyak rakyat yang harus menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Yulianus mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya pengangguran, hingga tingginya biaya pendidikan menjadi beban yang semakin dirasakan masyarakat.
“Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, angka pengangguran meningkat, dan orang tua semakin kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak, mulai dari sekolah hingga kuliah. Peluang usaha semakin menyempit dan perputaran uang di daerah juga tidak menentu,” kata Yulianus kepada jurnalmamberamofoja.com di Jayapura, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut semakin terasa di daerah ketika kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja, termasuk pembiayaan aparatur sipil negara (ASN).
Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak pada Pelayanan Publik
Yulianus menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berujung pada terganggunya pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Akibatnya, pelayanan publik mandek. Ketika pelayanan berhenti, perputaran ekonomi di daerah juga ikut berhenti,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan penghematan anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah, terutama sektor pelayanan dasar dan penggerak ekonomi lokal.
PSN dan Persoalan Tanah Adat
Selain persoalan ekonomi, Yulianus turut menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai sejumlah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, persoalan klaim tanah dan hak ulayat masih menjadi perhatian serius, khususnya ketika pembangunan berlangsung di wilayah yang memiliki ikatan kuat dengan masyarakat adat.
“Tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, pembangunan dipaksakan jalan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi penggunaan pendekatan keamanan dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap suatu kebijakan atau proyek pembangunan.
Soroti Pajak dan Korupsi
Di sisi lain, Yulianus menyoroti kewajiban masyarakat membayar pajak. Ia mempertanyakan sejauh mana penerimaan negara dari pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, persoalan korupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara.
“Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Indonesia juga digadaikan kepada asing tanpa rasa bersalah oleh para elit yang seharusnya menjadi pelindung rakyat,” katanya.
Yulianus juga menilai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi harus tetap dijamin. Menurutnya, suara rakyat tidak semestinya dibungkam melalui intimidasi maupun pendekatan hukum yang berlebihan.
Dalam refleksi HUT ke-81 RI tersebut, ia berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan terhadap masyarakat adat, serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan rakyat.
Laporan: M. Irfan
