Foto: Andre | Tampak Tonny Tesar, S.Sos., Anggota DPR-RI, Komisi XIII melakukan pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Wilayah Saireri untuk membentuk Provinsi Papua Utara.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua MRP, Max Abner Ohee, S.IP., usai menerima audiensi Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, S.Sos., di Jayapura, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas secara khusus perkembangan aspirasi pemekaran Provinsi Papua Utara sekaligus meminta penjelasan mengenai sikap resmi MRP terhadap perjuangan masyarakat adat Saireri.
Max mengatakan, Tonny Tesar ingin memastikan langsung sejauh mana lembaga representasi masyarakat adat Papua tersebut melihat dan menyikapi aspirasi pembentukan provinsi baru di wilayah Saireri.
“Secara prinsip, Bapak Tonny Tesar ingin memastikan secara langsung bagaimana pandangan dan sikap resmi MRP terhadap tuntutan masyarakat adat Saireri agar memiliki provinsi sendiri, yakni Papua Utara,” kata Max.
Menurutnya, MRP memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi yang benar-benar lahir dari kesepakatan masyarakat adat Orang Asli Papua.
Karena itu, apabila tuntutan pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan kehendak masyarakat adat Saireri, MRP menyatakan siap memberikan dukungan.
“Kami tegaskan, jika ini murni keinginan bulat masyarakat adat Saireri, maka MRP wajib dan akan mendukungnya sepenuhnya,” tegasnya.
Namun, Max mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan pemenuhan seluruh persyaratan hukum dan administratif yang berlaku.
Menurut dia, perjuangan pemekaran tidak cukup hanya mengandalkan aspirasi politik, tetapi harus dibangun di atas dasar hukum, administratif, dan teknis yang kuat agar memiliki legitimasi dan tidak mudah dipersoalkan.
“Dukungan ini harus diiringi kepatuhan pada seluruh prosedur hukum yang berlaku, agar perjuangan ini memiliki dasar yang kuat, sah, dan tidak bisa digugurkan begitu saja,” ujarnya.
MRP Soroti Ketimpangan Antarwilayah Adat
Max juga menyoroti kondisi pemekaran provinsi di Tanah Papua.
Dari tujuh wilayah adat yang ada, menurutnya, sebagian besar telah memiliki provinsi hasil pemekaran, sementara Wilayah Adat Saireri hingga kini belum mendapatkan kesempatan yang sama.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa aspirasi Papua Utara perlu mendapat perhatian serius.
“Ini soal keadilan. Gagasan Provinsi Papua Utara bukanlah hal baru, melainkan perjuangan yang sudah ada sejak lama,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang memperjuangkan pembentukan Papua Utara untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara menyeluruh.
“Yang kita lakukan sekarang adalah melengkapi segala persyaratan administratif, teknis, dan regulasi secara tuntas, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika itu terpenuhi, maka jalan menuju persetujuan akan terbuka lebar,” katanya.
Tokoh Saireri Siap Serahkan Berkas Aspirasi
Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah tokoh dan pimpinan masyarakat adat Saireri.
Mereka menyatakan komitmen untuk segera menyerahkan dokumen aspirasi pemekaran secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPR Papua.
Langkah tersebut dinilai penting agar perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Max Abner Ohee menegaskan MRP siap mengawal proses tersebut selama seluruh tahapan dilakukan secara benar dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat Saireri.
“MRP akan konsisten mengawal perjuangan ini sampai tuntas, sepanjang dijalankan di jalur yang benar dan demi kepentingan besar masyarakat adat Saireri seutuhnya,” pungkasnya.
Laporan: Andre Fonataba
