Foto: istimewa | Tampak ratusan warga membawa sejumlah baliho dan mendesak Bupati Nduga, Yoas Beon, S.IP segera aktifkan Pemerintah Daerah, Jumat (24/7).
Kenyam, jurnalmamberamofoja.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga menggelar aksi damai di Bundaran Salib, Kota Kenyam, Jumat (24/7/2026). Massa mendesak Bupati Nduga Yoas Beon, S.IP., dan Karto Nirigi, S.H., Ketua DPRK Kabupaten Nduga segera mengaktifkan roda pemerintahan serta mempercepat pengisian sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih kosong.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 13.00 WIT itu dipimpin Koordinator Umum, Remes Ubruangge. Ia menyebut demonstrasi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pascapelantikan kepala daerah.
“Kami meminta Ketua DPRK segera mendesak Bupati kembali ke Kabupaten Nduga dan menjalankan pemerintahan bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Pemerintah harus hadir untuk melayani masyarakat,” tegas Remes.
Menurutnya, masyarakat menilai sejumlah agenda penting pemerintahan belum terealisasi, seperti pelantikan Sekretaris Daerah definitif, kepala dinas definitif, anggota DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus), kepala distrik definitif, hingga pemilihan kepala kampung.
Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nduga.
“Kami ingin struktur pemerintahan segera dilengkapi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal sesuai visi dan misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Koordinator Lapangan aksi, Ropen Tabuni, mengatakan sekitar 900 warga dari berbagai distrik ikut dalam aksi damai tersebut. Aspirasi massa diterima Wakil Ketua II DPRK Nduga karena Ketua DPRK sedang tidak berada di tempat.
Selain meminta pemerintah daerah segera bekerja, massa juga menilai DPRK belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami berharap DPRK meningkatkan fungsi pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan pemerintahan segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena pelayanan publik belum berjalan maksimal,” katanya.
Baca juga: Aksi Berlanjut hingga Malam, Pendemo Tagih Janji Pembentukan Pansus Otsus
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah daerah lebih serius menciptakan situasi keamanan yang kondusif melalui komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal.
Melalui pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, Tim Gerakan Solidaritas Peduli Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Nduga menyampaikan enam tuntutan, di antaranya mendesak Bupati segera kembali ke Nduga, mempercepat pelantikan pejabat definitif, melengkapi struktur organisasi perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRK.
Massa juga memberikan ultimatum apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
“Apabila Ketua DPRK dan Bupati tetap tidak berada di Kabupaten Nduga serta tidak menindaklanjuti tuntutan masyarakat, kami akan menutup seluruh akses pemerintahan di Kabupaten Nduga, baik jalur udara maupun jalur sungai,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan koordinator aksi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bupati Nduga maupun pimpinan DPRK Kabupaten Nduga belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa. Konfirmasi masih terus diupayakan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Laporan: M. Irfan
