Foto: Andre | Nampak Benyamin Wayangkau, aktivis masyarakat adat dari wilayah Saireri, ketika memberikan keterangan pers di Abepura, Jumat (3/7).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Tokoh Pemuda Adat Saireri sekaligus aktivis masyarakat adat, Benyamin Wayangkau, mengultimatum Gubernur Papua dan anggota DPR Papua yang mendukung rencana pencabutan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan itu disampaikan Wayangkau sebagai tanggapan atas pemberitaan mengenai usulan Gubernur Papua untuk mencabut Perdasi Dana Cadangan demi mengoptimalkan anggaran pembangunan.
Kepada wartawan, Jumat (3/7), Wayangkau menegaskan bahwa dana cadangan merupakan hasil perjuangan panjang dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Dana tersebut, katanya, disiapkan sebagai jaminan keberlanjutan pembangunan Orang Asli Papua apabila suatu saat dana Otonomi Khusus berakhir.
“Perdasi Nomor 1 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 dibuat oleh para pemimpin Papua terdahulu, seperti Yap Salossa, Barnabas Suebu, dan Lukas Enembe. Tujuannya jelas, yaitu menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersifat mendesak atau tidak dapat diprediksi,” ujar Wayangkau.
Ia meminta Gubernur Papua beserta jajaran pemerintah dan DPR Papua tidak mengambil langkah yang dinilainya keliru dengan mencabut regulasi tersebut. Menurutnya, dana cadangan selama ini menjadi penyangga bagi program-program strategis yang menyentuh langsung kehidupan Orang Asli Papua, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kalau dana cadangan ini dicabut, lalu dana itu akan dipakai untuk siapa? Otonomi Khusus diberikan untuk melindungi dan memprioritaskan Orang Asli Papua. Itu yang harus diingat oleh Gubernur dan anggota DPR Papua,” tegasnya.
Baca juga: Poros Saireri Tuding! Ada Desain Terselubung Dibalik Tarik Ulur Posisi Sekwan DPR Papua
Wayangkau juga mengkritik para wakil rakyat yang mendukung pencabutan Perdasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa mereka dipilih oleh masyarakat Papua sehingga harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan bodohi rakyat Papua. Kalian dipilih oleh masyarakat di kampung-kampung. Karena itu, bekerjalah sesuai aspirasi rakyat, bukan mengikuti kepentingan segelintir orang dalam birokrasi,” katanya.
Selain itu, Wayangkau menyoroti belum adanya penjelasan terbuka dari pemerintah mengenai penggunaan dana cadangan sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran tersebut secara transparan.
“Sampai hari ini pemerintah belum menjelaskan kepada rakyat Papua bagaimana penggunaan dana Rp44 miliar itu. Banyak Orang Asli Papua meninggal karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit, banyak anak putus sekolah karena kekurangan biaya, dan banyak pelaku usaha asli Papua kesulitan memperoleh modal. Karena itu, kami mempertanyakan ke mana dana tersebut digunakan dan apakah sudah dikembalikan ke kas daerah atau belum,” ujarnya.
Wayangkau juga meminta Gubernur Papua bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan untuk meningkatkan APBD Papua, termasuk dengan melobi pemerintah pusat agar alokasi anggaran bagi Papua ditambah.
“Kalau daerah lain bisa mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, Papua juga harus bisa memperjuangkannya. Jangan justru menghilangkan dana yang menjadi harapan Orang Asli Papua,” katanya.
Menutup pernyataannya, Wayangkau menegaskan bahwa apabila DPR Papua tetap menyetujui pencabutan Perdasi Dana Cadangan, pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama masyarakat adat di delapan kabupaten dan satu kota di Papua sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan tersebut.
“Kami akan mengonsolidasikan seluruh masyarakat adat agar mereka mengetahui siapa saja yang mendukung penghapusan dana cadangan yang selama ini menjadi penyangga kepentingan Orang Asli Papua,” tutup Beny Wayangkau.
Laporan: Andre Fonataba
