Foto: istimewa | Nampak suasana pertemuan Bupati Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM., didampingi Wabup Yan Kiraklak, S.Pd., Ketua DPRK Yalimo Elia Yare juga Sekda Titimus Wandik serta Kaban Keuangan Moses Kepno bersama Direktur Utama Bank Papua, di Jayapura.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo resmi menandatangani Perjanjian Kredit senilai Rp250 miliar bersama Bank Papua sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah yang selama beberapa tahun terakhir terdampak konflik dan gangguan keamanan.
Penandatanganan perjanjian berlangsung di Kantor Pusat Bank Papua, Kota Jayapura, dipimpin langsung Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Bupati Yan Kiraklak, S.Pd., Ketua DPRD Yalimo Elia Yare, Sekretaris Daerah Titimus Wandik, Kepala Badan Keuangan Moses Kepno, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis 25 Juni 2026, di Kantor Pusat Bank Papua, Kota Jayapura.
Dari pihak Bank Papua, penandatanganan disaksikan Direktur Utama Yuliana D. Yembise bersama jajaran direksi dan pimpinan divisi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Nahor Nekwek menegaskan bahwa pinjaman daerah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yalimo dan DPRD sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan pasca kerusakan besar yang terjadi akibat konflik sejak Pilkada Serentak 2020.
Menurutnya, puluhan aset pemerintah, mulai dari kantor hingga berbagai fasilitas pelayanan publik, mengalami kerusakan bahkan terbakar sehingga menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan kemampuan APBD, pemerintah daerah akhirnya mengambil langkah pembiayaan melalui fasilitas kredit dari Bank Papua.
“Ini merupakan pinjaman daerah pertama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Yalimo. Tujuannya bukan untuk kepentingan lain, tetapi semata-mata mempercepat pembangunan dan mengembalikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nahor.
Ia menjelaskan, gangguan keamanan yang berlangsung sejak 2021 hingga 2025 menyebabkan sedikitnya 29 kantor pemerintahan beserta berbagai fasilitas pendukung mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan agar proses pembangunan tidak terus tertunda.
Dana kredit Rp250 miliar itu akan difokuskan untuk membangun kembali kantor-kantor pemerintahan, mendukung program-program prioritas daerah, serta membantu pembangunan sejumlah gereja di ibu kota Kabupaten Yalimo sebagai bagian dari pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Selain itu, pembiayaan tersebut juga akan digunakan menyelesaikan berbagai program prioritas yang selama ini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Yalimo menargetkan pinjaman tersebut dapat dilunasi dalam jangka waktu empat tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Nahor menegaskan seluruh tahapan pengajuan pinjaman telah melalui pembahasan bersama DPRD dan mendapat persetujuan pemerintah pusat. Perencanaan pembiayaan telah masuk dalam APBD sehingga penandatanganan perjanjian kredit menjadi tahap akhir sebelum pelaksanaan program dimulai.
Ia memastikan seluruh penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan diawasi bersama oleh DPRD, Bank Papua, serta pemerintah pusat agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Momentum RUPS, Bank Papua Digenjot Jadi Pilar Ekonomi Tanah Papua
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pembangunan kembali 29 kantor pemerintahan, rumah jabatan, rumah ASN, rumah kepala dinas, hingga rumah sekretaris daerah yang telah diusulkan dalam rencana pembangunan berikutnya.
“Semua kebijakan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat Yalimo. Tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok. Seluruh program nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pinjaman daerah telah memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga seluruh tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah pusat juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai melalui fasilitas kredit tersebut.
Pada kesempatan itu, Bupati Nahor Nekwek menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dari total nilai kredit Rp250 miliar, sebagian dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional pelaksanaan program, sementara sisanya akan digunakan membiayai pembangunan fisik dan berbagai kegiatan prioritas yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Yalimo berharap percepatan pembangunan dapat segera terealisasi sehingga pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan roda pemerintahan dapat kembali berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah melewati berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan: M. Irfan
