Foto: istimewa | Tampak Prof. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut Indonesia tidak pernah menjajah Papua memicu perdebatan dan tanggapan beragam di tengah masyarakat, khususnya di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Yusril saat menanggapi film dokumenter Pesta Babi di Surabaya, Selasa (19/5/2026). Dalam keterangannya yang dikutip dari media Kompas.com, ia menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berkesenian melalui pemutaran film dokumenter tersebut.
“Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran seperti yang dituangkan dalam film itu,” ujar Yusril.
Baca juga: Pemkab Jayapura dan Yalimo Sepakat Benahi Batas Wilayah, Kemendagri Turun Tangan
Meski demikian, Yusril turut menyoroti narasi kolonialisme yang diangkat dalam film tersebut. Menurutnya, Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses integrasi yang telah diakui secara internasional.
“Pemerintah tidak pernah menjajah Papua,” katanya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai persoalan sejarah dan dinamika Papua tidak dapat dipandang dari satu sudut saja, melainkan perlu dilihat secara menyeluruh dari aspek politik, sosial, budaya, hak masyarakat adat, hingga pengalaman masyarakat Papua dalam berbagai fase sejarah.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri menyoroti sejumlah isu di wilayah Papua Selatan, seperti deforestasi, hak ulayat masyarakat adat, proyek pembangunan berskala besar, hingga persoalan keamanan dan lingkungan di kawasan Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Pengamat menilai diskusi mengenai Papua membutuhkan ruang dialog yang terbuka dan saling menghormati agar berbagai pandangan dapat disampaikan secara objektif, berbasis data, serta tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Laporan: Sony Rumainum
