Foto: Sony | Tampak Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Papua, Benyamin Eduard Inuri didampingi Sekretaris KSPI Mukhtar Sam ketika diwawancarai disela aksi May Day di lingkaran Abepura, Jumat (1/5).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Gelombang aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia, dari Jakarta hingga Jayapura.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turun ke jalan, menyuarakan delapan tuntutan strategis yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Di Jakarta, aksi terpusat di depan Gedung DPR RI sejak pukul 10.00 WIB dengan melibatkan sekitar 50.000 buruh dari wilayah Jabodetabek. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa dari delapan tuntutan yang diusung, dua di antaranya merupakan isu baru yang muncul pada 2026.
Tuntutan baru tersebut mencakup pembatasan potongan tarif ojek online (ojol) maksimal 10 persen. Buruh menolak potongan hingga 20 persen oleh perusahaan aplikator karena dianggap menekan pendapatan pengemudi. Selain itu, KSPI juga mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Sementara itu, enam tuntutan lama kembali digaungkan karena dinilai belum mendapat respons konkret dari pemerintah. Di antaranya adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penghapusan sistem outsourcing dan praktik upah murah, penolakan PHK sepihak serta pembentukan Satgas PHK, revisi atau pencabutan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengesahan UU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
Baca juga: Dari Orasi ke Anarki: Tiga Korban dan Mobil Terbakar di Tengah Demonstrasi Abepura
Menurut Said Iqbal, praktik korupsi memiliki dampak langsung terhadap rendahnya kesejahteraan buruh, termasuk dalam hal upah dan jaminan sosial. Ia menegaskan bahwa aksi May Day bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk peringatan serius bagi pemerintah.
“Aksi ini adalah alarm. Pemerintah harus hadir dan menyelesaikan persoalan buruh secara nyata,” tegasnya.
Berbeda dari tahun sebelumnya yang digelar di kawasan Monas, aksi tahun ini dipusatkan di DPR RI untuk memperkuat tekanan politik. Usai aksi, kegiatan dilanjutkan dengan perayaan May Day Fiesta di Istora Senayan.
Di Papua, peringatan May Day dipusatkan di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Aksi damai ini digelar oleh Pengurus Daerah KSPI Papua yang dipimpin Ketua Benyamin Inuri, bersama Fannie Dimara dan Sekretaris Mukhtar Sham.
Ratusan buruh dan simpatisan ikut ambil bagian dengan membawa spanduk serta poster tuntutan. Isu korupsi dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Papua menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Aparat kepolisian turut melakukan pengamanan sejak awal kegiatan melalui apel kesiapan, dengan pendekatan persuasif untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
Dalam orasinya, perwakilan KSPI Papua Benyamin Eduard Inuri menegaskan bahwa May Day adalah momentum perjuangan, bukan sekadar agenda tahunan. Mereka juga menyoroti bahwa praktik korupsi berdampak langsung terhadap kehidupan buruh dan masyarakat luas.
Aksi di Jayapura berlangsung damai dan tertib, diisi dengan orasi, sesi wawancara media, hingga penampilan musik jalanan yang membakar semangat peserta. Massa juga melakukan long march di sekitar kawasan Abepura dengan tetap menjaga ketertiban umum.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir tanpa insiden, mencerminkan komitmen buruh untuk menyampaikan aspirasi secara damai namun tegas.
Laporan: Sonny Rumainum
