Foto: Andre | Tampak Anggota DPRP jalur Otsus Cecilia N. Mehue, BS., MSB., ketika melakukan Reses di Pendopo Adat Kampung Bambar, Kabupaten Jayapura, Rabu (18/3).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Reses perdana Anggota DPR Papua jalur Otonomi Khusus, Cecilia N. Mehue, BS.,MSB., berlangsung penuh dinamika di Pendopo Adat Kampung Bambar, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (18/3/2026). Forum ini menjadi ruang terbuka bagi para tokoh adat untuk menyuarakan keresahan sekaligus harapan besar terhadap masa depan Orang Asli Papua (OAP).
Kegiatan Wakil Ketua Kelompok Khusus DPRP itu disambut hangat oleh para Ondofolo dan Ondoafi yang tergabung dalam Dewan Adat Suku (DAS) se-Kabupaten Jayapura. Turut hadir pula unsur DPRK, MRP dari Pokja Adat, serta berbagai tokoh masyarakat adat dari sejumlah wilayah.
Reses diawali dengan doa yang dipimpin Ondofolo Monim, kemudian dilanjutkan dialog terbuka yang dipandu Eliab Ongge. Dalam forum tersebut, para tokoh adat secara lugas menyampaikan berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi selama lebih dari dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.
Cecilia Mehue mengungkapkan, mayoritas aspirasi yang disampaikan berkaitan erat dengan perlindungan hak ulayat, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan akses pembangunan bagi masyarakat adat. “Banyak sekali masukan yang kami terima, terutama terkait dampak Otsus dalam kehidupan masyarakat adat selama ini,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama datang dari Ondofolo wilayah Puai dan Heram, Sentani Timur, yang mendesak pemerintah segera melakukan pemetaan wilayah adat. Mereka menilai pembagian wilayah yang tidak jelas telah memicu konflik dan mengganggu kepemilikan hak ulayat.
Baca juga: Lulusan Beasiswa Otsus Amerika, Cecilia Mehue Masuk DPR Papua untuk Buka Akses Pendidikan OAP
Selain itu, isu lingkungan Danau Sentani juga mengemuka. Para tokoh adat meminta perhatian serius pemerintah terhadap pencemaran danau akibat sampah, bahkan mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk perlindungan lingkungan.
Ondofolo Heram, Marten Ohee, menekankan pentingnya penegasan aturan perlindungan kawasan lereng Gunung Cycloop dari aktivitas hunian dan penebangan liar. Ia mengingatkan, kerusakan kawasan tersebut berpotensi memicu krisis air bersih di masa depan. Ia juga mendesak pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda OAP, serta pembatasan tenaga kerja dari luar Papua.
Isu transparansi dana Otsus turut menjadi perhatian.
Ondofolo Ibo secara tegas meminta pemerintah, baik DPRP maupun eksekutif, untuk terbuka dalam penggunaan anggaran Otsus. “Jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat adat berhak tahu,” tegasnya.
Tak hanya itu, sejumlah tokoh adat juga menyoroti maraknya penggunaan tanah adat tanpa izin, lemahnya regulasi pelepasan lahan, hingga perlunya forum besar lintas suku untuk merumuskan aturan bersama yang dapat diakomodasi dalam produk hukum daerah.
Baca juga: Ketua DPR Papua: Tidak Ada Polemik, Jalur Otsus Sudah Final
Di sisi lain, usulan pembangunan rumah adat (Obhe), pemberian insentif bagi Ondofolo dan Ondoafi, pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi OAP, hingga penghentian peredaran minuman keras di Papua turut mengemuka dalam dialog tersebut.
Tokoh adat Kaureh juga mendorong adanya regulasi tegas yang mewajibkan setiap perusahaan termasuk milik pemerintah untuk memperoleh izin dari pihak adat sebelum beroperasi di wilayah Papua.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Cecilia Mehue menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh masukan yang telah dihimpun. Ia memastikan seluruh aspirasi akan dirangkum dan diperjuangkan di DPR Papua agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat.
“Semua sudah kami catat. Ini akan kami bawa dan perjuangkan agar masyarakat adat, khususnya OAP di Kabupaten Jayapura, benar-benar merasakan manfaat dari program pembangunan,” tegasnya.
Laporan: Andre Fonataba
