Foto: istimewa | Tampak Plt Sekda Papua, Christian Sohilait, ST., M.Si., di sela-sela Apel, beberapa waktu lalu.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua mulai mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bulan Maret 2026. Pembayaran dilakukan secara bertahap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan reviu Inspektorat.
Pencairan TPP tersebut dimulai pada Senin (3/8/2026) dan menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua dalam memenuhi hak ASN sekaligus menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, ST.,M.Si., mengatakan pembayaran tahap awal diberikan kepada lima OPD yang telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
“Mulai pagi hari ini kita membayar TPP bulan Maret kepada OPD yang sudah selesai direviu oleh Inspektorat,” ujar Christian usai memimpin apel gabungan di Kantor Otonom Provinsi Papua, Senin.
Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap karena setiap OPD wajib melalui proses verifikasi administrasi sebelum pencairan dana dapat dilakukan.
“Hingga saat ini baru lima OPD yang telah menyelesaikan reviu Inspektorat sehingga pembayaran bisa diproses hari ini,” katanya.
Christian menyebutkan, di antara OPD yang telah menerima pencairan TPP adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sementara OPD lainnya masih melengkapi dokumen administrasi untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD yang belum menyelesaikan proses tersebut agar segera menyerahkan dokumen yang diperlukan sehingga tahapan pemeriksaan dapat dipercepat.
“Teman-teman OPD yang belum direviu segera memasukkan dokumennya ke Inspektorat agar prosesnya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Christian, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menuntaskan pembayaran TPP ASN secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain kelengkapan administrasi, kelancaran pembayaran juga bergantung pada kondisi penerimaan pendapatan daerah serta pengelolaan arus kas pemerintah.
“Kita berharap pengelolaan keuangan daerah berjalan baik sehingga pembayaran TPP untuk bulan-bulan berikutnya dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Pemprov Papua berharap seluruh OPD dapat mempercepat penyelesaian administrasi agar proses reviu segera rampung. Dengan demikian, pencairan TPP bulan berikutnya dapat terus dilakukan secara bertahap, tepat waktu, dan sesuai kondisi fiskal daerah.
Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menjaga kesejahteraan ASN, meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Laporan: Sony Rumainum
