admin web
Foto: istimewa / David, Kadistrik Bonggo
Sarmi, Jurnal Mamberamo Foja – Polemik dugaan penyalahgunaan dana kampung di Kabupaten Sarmi semakin memanas. Kepala Distrik Bonggo, David Kyukyu, secara tegas menarik kembali tanda tangannya dari surat pernyataan yang sebelumnya ia tanda tangani bersama para kepala kampung.
David mengungkapkan bahwa dirinya awalnya hanya mengikuti instruksi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Sarmi, Eduward Dimo, yang memintanya mengumpulkan para kepala kampung dalam sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, mereka diminta menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Kadis DPMK tidak pernah meminta dana Rp 40 juta kepada kepala kampung untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Saya hadir karena diperintahkan, lalu saya tanda tangan. Awalnya saya berpikir ini hanya untuk klarifikasi biasa. Namun, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, saya khawatir ini bisa berdampak hukum di kemudian hari,” ujar David.
Menurut David, posisi kepala distrik dalam pencairan dana kampung memang cukup riskan karena mereka bertanggung jawab mengeluarkan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat pencairan.
Meskipun mereka bukan pengguna anggaran, adanya surat rekomendasi tersebut bisa membuat mereka terseret dalam masalah hukum jika terjadi penyalahgunaan dana.
“Karena itu, saya menyatakan membatalkan surat pernyataan yang telah saya tanda tangani. Saya tidak ingin terlibat dalam hal yang saya sendiri tidak tahu kebenarannya,” tegasnya.
David juga mengungkapkan bahwa dari total 16 kepala kampung di wilayahnya, hanya 7 hingga 8 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, dengan beberapa di antaranya diwakili.
Bahkan, ada satu kepala kampung yang secara tegas menolak menandatangani surat pernyataan itu.
“Jika dalam proses hukum nanti terbukti ada pelanggaran, saya berharap kami tidak ikut terseret karena kami tidak tahu-menahu soal itu,” tambahnya.
Menanggapi polemik ini, tokoh pemuda Rafel Werbabkay Sembort mengecam tindakan Kepala DPMK Eduward Dimo, yang dinilainya sedang mencari “kambing hitam” dengan melibatkan kepala kampung dan kepala distrik dalam permasalahan ini.
“Kadis DPMK jangan hanya cari aman dan mengorbankan 92 kepala kampung serta 10 kepala distrik untuk menutupi dugaan pungutan liar ini. Apalagi jika benar ada ancaman bahwa mereka akan ditangkap KPK dalam dua hari jika tidak menandatangani surat pernyataan,” ujar Rafel dengan nada keras.
Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara transparan dan tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi kepentingan tertentu.
“Yang benar saja! Jangan sampai kepala kampung dan kepala distrik yang sebenarnya tidak tahu apa-apa justru dijadikan tumbal,” tandasnya.
Polemik ini kini semakin berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama dalam proses penyelidikan dugaan pungutan liar terhadap kepala kampung di Kabupaten Sarmi.
Laporan: Irfan
