Foto: Irfan | Tampak Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, MH., didampingi Plt. Sekda, Dr. Yusuf Yambe Yabdi, MT., juga Waket II DPRK Petrus Hamokwarong, S.IP., ketika memberikan keterangan pers kemarin, saat menghadiri sidang, Kamis (23/7).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk memberikan prioritas kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut akan lebih maksimal dijalankan ketika kondisi keuangan daerah kembali membaik pada APBD Tahun 2027.
Pernyataan itu disampaikan Yunus Wonda usai mengikuti Rapat Paripurna IV Masa Persidangan II DPRK Kabupaten Jayapura terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus DPRK terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Jayapura, Kamis (23/7).
Bupati mengatakan seluruh kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPRK akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seluruh pandangan fraksi akan kami pelajari. Saya sudah meminta seluruh masukan dicatat agar diketahui mana yang harus segera diselesaikan, mana yang sudah ditindaklanjuti, dan mana yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” ujarnya.
Yunus mengungkapkan, salah satu poin yang banyak mendapat perhatian dari fraksi-fraksi DPRK adalah pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Baca juga: Euforia Piala Dunia Berakhir, Bupati Yunus Wonda Minta Warga Fokus Sambut 17 Agustus
Menurutnya, aspirasi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah. “Saya tidak menutup mata terhadap kondisi yang ada. Pengusaha Orang Asli Papua memang harus diprioritaskan, dan itu menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran akibat pemangkasan APBD membuat ruang fiskal pemerintah belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan.
Karena itu, ia berharap kondisi APBD Kabupaten Jayapura kembali normal pada tahun 2027 sehingga lebih banyak program pembangunan dapat dijalankan, termasuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua.
“Kalau 100 hingga 200 orang bisa bekerja melalui proyek pemerintah, berarti ratusan keluarga juga ikut merasakan manfaatnya. Itu yang menjadi harapan saya,” katanya.
Bupati menambahkan, meski mekanisme pengadaan barang dan jasa harus mengikuti aturan nasional, pemerintah masih memiliki ruang untuk melibatkan pengusaha lokal melalui paket-paket pekerjaan yang sesuai ketentuan.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat mendukung pembangunan daerah serta mendoakan agar kondisi keuangan Kabupaten Jayapura segera pulih.
“Kalau APBD kembali normal pada 2027, saya pastikan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua akan semakin terbuka,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
