Foto: Roy | Tampak Kepala BPKAD Papua Dr. M. Rusdianto Abu S.AP., M.Si., ketika di wawancarai usai mengikuti kegiatan MRP Papua, di Hotel Morrissey, Jakarta, 13 November 2025.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua membawa angin segar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menjelang Tahun Anggaran 2026, kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akhirnya diumumkan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko AF Rumaropen, Pemprov Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp36,45 miliar untuk pembayaran THR atau gaji ke-14 bagi PNS dan PPPK paruh waktu.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp21,69 miliar untuk pembayaran TPP yang merupakan hak ASN bulan Desember 2025 dan akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, M. Rusdianto Abu, menegaskan bahwa seluruh penganggaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memastikan hak-hak ASN dibayarkan secara tepat waktu dan transparan.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ASN,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD, sebagai dasar hukum penyaluran hak keuangan ASN di lingkungan Pemprov Papua.
Baca juga: Bupati Jayapura Pastikan THR ASN Cair 12 Maret 2026
Langkah ini dinilai strategis, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. Pencairan THR dan TPP diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang hari raya keagamaan.
Selain berdampak pada ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan mampu memacu semangat kerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, baik di Jayapura sebagai pusat pemerintahan maupun di wilayah lainnya di Papua.
Konsistensi pembayaran THR dan TPP setiap tahun juga menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan ASN terhadap pemerintah daerah. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Papua dalam mengelola keuangan secara transparan dan berpihak pada kesejahteraan aparatur.
Dengan adanya kepastian ini, para ASN di Papua kini dapat lebih tenang mempersiapkan kebutuhan hari raya, sekaligus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Papua pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran daerah dan peningkatan kesejahteraan ASN, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Laporan: Sony Rumainum
