Foto: istimewa | Tampak Gubernur Papua Komjen Pol Matius D. Fakhiri, S.I.K., MH berada di lahan sawit.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan sikap tegas terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri memastikan tidak akan menerbitkan izin baru pembukaan lahan sawit di wilayah Papua.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan lingkungan hidup, mengingat pembukaan lahan sawit dinilai berpotensi merusak struktur tanah serta mengancam keseimbangan ekosistem alam Papua.
Mathius menegaskan kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai upaya menata kembali sektor perkebunan agar berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan, katanya Kamis (1/1).
“Saat ini fokus pemerintah daerah adalah menertibkan dan mengevaluasi perusahaan sawit yang telah mengantongi izin, terutama yang tidak menjalankan kewajiban,” kata Mathius.
Ia menyebutkan, perusahaan yang tidak aktif maupun terbukti melanggar ketentuan akan melalui proses evaluasi menyeluruh. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha.
Lebih jauh, Mathius memastikan lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut tidak akan kembali digunakan untuk pengembangan sawit.
Pemerintah Provinsi Papua akan mengarahkan pemanfaatannya untuk komoditas alternatif yang lebih ramah lingkungan, salah satunya kakao.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan sumber daya alam Papua secara berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah.
Laporan: Sony Rumainum
