Foto: Andre | Tampak suasana Konfrensi Luar Biasa (KLB) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) ketika di gelar, Senin (16/3) berlangsung di Hotel Amazing Grace, Argapura.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB), Senin (16/3/2026), sebagai langkah strategis membenahi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan baru di tengah dinamika internal.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Amazing Grace, Argapura, ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, TNI-Polri, DPR Papua jalur Otsus, Sinode GKI, Pemerintah Kota Jayapura, hingga perbankan seperti Bank Papua. Kehadiran para pihak ini menegaskan dukungan terhadap penguatan kapasitas pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Ketua panitia, Maikel Samori, menjelaskan KLB mengusung tema kebersamaan dalam menata kelembagaan guna membangun ekonomi inklusif, dari kampung hingga kota, menuju kemandirian dan kesejahteraan OAP.
“Forum ini tidak hanya mengevaluasi kinerja organisasi, tetapi juga merumuskan program strategis, menilai laporan pertanggungjawaban Plt, serta memilih dan menetapkan ketua dan pengurus DPD KAPP periode 2024–2029,” ujarnya. Ia menambahkan, sebanyak 131 peserta dari delapan kabupaten dan satu kota di Papua ambil bagian dalam forum tersebut.
Ketua Umum KAPP Tanah Papua, Gotlif Wolter Baransano, menegaskan bahwa KLB bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kebutuhan organisasi untuk meluruskan arah dan memperkuat kelembagaan di tengah percepatan dunia usaha.
“Organisasi ini harus mampu menjawab tuntutan zaman. Regulasi dari pemerintah pusat membuka peluang besar, khususnya di wilayah-wilayah yang punya potensi ekonomi. KAPP harus siap mengambil peran,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa KAPP memiliki legitimasi hukum yang kuat, mulai dari akta notaris hingga pengakuan dalam kerangka Otonomi Khusus melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
Karena itu, seluruh pengurus diminta serius membangun organisasi agar pelaku usaha OAP mampu bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Jayapura, Dr.Robert Betaubun, mengingatkan bahwa KAPP bukan sekadar wadah untuk mengejar proyek pemerintah. Lebih dari itu, organisasi ini harus menjadi ruang pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat asli Papua secara berkelanjutan.
“KAPP harus mendorong anggotanya mengelola potensi sumber daya alam menjadi ekonomi produktif, bukan hanya bergantung pada proyek pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: Gaji Minimum Naik, Pemprov Papua Ingatkan Pengusaha Wajib Patuh
Ia juga memberi penegasan kepada para pengurus agar mempersiapkan diri secara matang, terutama dari sisi administrasi, jika ingin terlibat dalam proyek pemerintah.
“Persyaratan administrasi itu ketat. Kalau tidak siap, justru bisa menyulitkan pejabat pemberi proyek. Jadi pengusaha OAP harus benar-benar siap dan profesional,” tegasnya.
KLB ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus titik balik bagi KAPP Papua dalam memperkuat peran pengusaha asli Papua sebagai pilar ekonomi daerah.
Laporan: Andre Fonataba
