Foto: Irfan | Dr. Yunus Wonda, SH., MH., Bupati Jayapura
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., secara terbuka mengakui bahwa penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura hingga akhir Juni 2025 masih tergolong sangat rendah.
Hal itu disampaikan Bupati Wonda saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Sidang Paripurna DPRK Jayapura di Gedung DPRK, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Rabu (9/7/2025).
“Memang realisasi anggaran kita masih sangat rendah. Ini terjadi karena saya bersama wakil bupati baru mulai menjabat di pertengahan tahun, sehingga ruang gerak untuk kegiatan fisik seperti kontrak atau pelelangan sangat terbatas,” jelasnya.
Menurut Yunus Wonda, dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan menuju akhir tahun anggaran, banyak kegiatan strategis tidak bisa dilaksanakan secara optimal, terutama kegiatan yang berkaitan dengan kontraktual.
“Kalau dipaksakan dalam situasi seperti ini, risikonya sangat besar. Saya sudah sampaikan kepada SKPD, bagi yang sudah menjalankan kontrak silakan lanjutkan, tapi yang belum harus melihat waktu yang tersisa. Jika tidak mencukupi, lebih baik ditunda, daripada memaksakan kontrak yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini akan dilaporkan secara resmi dalam dokumen APBD Perubahan 2025, termasuk data mengenai persentase daya serap anggaran masing-masing OPD.
“Sebagai bentuk tindak lanjut, saya akan memanggil seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi kinerja. Kita ingin tahu apa yang menjadi kendala utama, dan bagaimana langkah cepat yang bisa diambil,” kata Yunus Wonda.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya sebatas menyoroti angka penyerapan, tetapi juga bertujuan memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Laporan: M. Irfan
