Foto: istimewa | Tampak Gubernur Matius Fakhiri melantik 16 pejabat di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (1/9).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.IK., S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah/janji 16 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa (1/9/2026).
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tersebut berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Dr. Aryoko AF. Rumaropen, SP., M.Eng., serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan, bukan hanya menjalankan rutinitas administratif pemerintahan.
Ia meminta para pejabat menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program kerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Fakhiri.
Menurutnya, birokrasi Papua membutuhkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, inovatif, dan mampu membangun kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.
Fakhiri juga mengingatkan jajaran pejabat agar tidak bekerja dengan pola yang lambat. Setiap keterlambatan, katanya, akan berdampak terhadap pencapaian target pembangunan.
“Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan,” ujarnya.
Ia menargetkan hingga November 2026, sekitar 85 hingga 90 persen program pemerintah yang telah direncanakan dapat direalisasikan sekaligus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” kata Fakhiri.
Baca juga: Gubernur Turun Tinjau Pengungsian, 3.200 Warga Terdampak Kebakaran Mandala
Ketua DPD Partai Golkar Papua tersebut menambahkan, pembangunan Papua tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan berjalan optimal.
“Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama,” tegasnya.
Adapun 16 pejabat yang dilantik yakni:
1. Yimin Weya, S.Pd., M.AP., Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.
2. Hosea Murib, S.Sos., Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus.
3. Lukas Christian Sohilait, ST., M.Si., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Linda Stelda Onibala, S.Sos., MM., Kepala Biro Organisasi.
5. Jimmy S. Wanimbo, SH., M.Ec.Dev., Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
6. Dr. Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelola Perbatasan.
7. Elpius Hugi, S.Pd., M.A., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
8. Dr. Robert Lucas Nadap Awi, ST., MT., Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
9. Origenes Kambuaya, SH., MM., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
10. Jeri Agus Yudianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
11. Marten Medlama, S.Pd., M.Si., MTESOL., Kepala Dinas Pendidikan.
12. Yosefince Brandame Wandosa, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
13. Rita Tokoro, S.IP., MM., Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat.
14. Ehud Ganfal Bless, S.Sos., MM., Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
15. Herdinus Asso, Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil.
16. Hamsa L, Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi Papua sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan.
Laporan: Redaksi
