Foto: istimewa | Tampak pertemuan rapat koordinasi bersama Asosiasi Peternak Ayam Petelur Papua di lantai II, kantor Gubernur.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat menyikapi melimpahnya produksi telur ayam lokal yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.
Melalui rapat koordinasi bersama Asosiasi Peternak Ayam Petelur Papua, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha para peternak.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Papua, Lantai II, Senin (6/7), dipimpin Asisten Bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, S.Pd., MSocSc. Rapat juga dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta para pengusaha dan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Petelur Papua.
Dalam forum tersebut, pemerintah dan para peternak membahas dampak surplus produksi telur yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Papua. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penurunan harga di tingkat produsen apabila tidak diimbangi dengan sistem distribusi dan penyerapan pasar yang memadai.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pengendalian distribusi telur, termasuk pengawasan terhadap masuknya telur dari luar Papua. Langkah tersebut dinilai penting agar produk lokal tetap memiliki ruang di pasar dan mampu bersaing tanpa menimbulkan tekanan terhadap harga yang diterima peternak.
Pemerintah juga menekankan perlunya membangun sistem distribusi yang lebih efektif sehingga produksi telur lokal dapat terserap secara optimal. Dengan mekanisme yang lebih tertata, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar diharapkan dapat terjaga, sehingga harga tetap stabil dan menguntungkan peternak tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.
Selain membahas stabilisasi harga, rapat turut merumuskan strategi memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi dan pemasaran hasil peternakan lokal. Sejumlah langkah yang dibahas meliputi peningkatan penyerapan telur lokal oleh berbagai sektor, penguatan jaringan distribusi, hingga pengawasan terhadap arus masuk telur dari luar daerah.
Baca juga: Wagub Pastikan Hak ASN Terpenuhi, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Asisten Bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Suzanna Wanggai, menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan para peternak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Papua.
“Pemerintah akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para peternak agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui langkah bersama yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menyusun kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha peternak lokal. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk peternakan Papua, menjaga stabilitas harga di pasaran, serta mendorong terciptanya kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi para peternak untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan, sehingga solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap surplus produksi telur tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan memperkokoh ketahanan pangan di Tanah Papua.
Laporan: Sony Rumainum
