admin web
Foto: istimewa | Kepala Distrik Mamberamo Tengah Timur, Jefri Alle
Burmeso, Jurnal Mamberamo Foja – Kepala Distrik Mamberamo Tengah Timur, Jefri Alle, mengingatkan aparat kampung agar penggunaan Dana Desa tidak disalahgunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Jayapura. Menurutnya, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan kampung yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media di Burmeso, Senin (25/8), Jefri menegaskan Dana Desa bernilai miliaran rupiah per kampung merupakan amanah negara. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Dana Desa itu untuk membangun kampung, memperkuat infrastruktur dasar, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Bukan dihabiskan untuk kegiatan Bimtek yang tidak jelas manfaatnya,” tegasnya.
Baca juga: Kemendes Perkuat Bamuskam di Mamberamo Raya Lewat Pelatihan
Kadistrik MTT nilai pelaksanaan Bimtek yang diarahkan oleh oknum pendamping kampung justru menjadi celah penyalahgunaan anggaran. Bahkan, menurutnya, laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat sering kali fiktif.
“Selama ini pencairan dana desa habis di kota, SPJ dibuat fiktif. Tahun ini malah aparat Bamuskam dibawa lagi ke Jayapura untuk Bimtek. Ini kegiatan tanpa dasar hukum yang jelas. Harus diaudit inspektorat,” kecamnya.
Baca juga:Isak Suweny: Pelatihan Bamuskam di Jayapura Tidak Sah, Hanya Habiskan Dana Desa
Jefri juga mendukung penuh pernyataan Kepala BPMK Mamberamo Raya, Isak Suweni, yang sebelumnya menyoroti praktik Bimtek ke luar daerah. Ia menilai pendamping kampung, kepala kampung, dan Bamuskam perlu memahami regulasi agar tidak salah langkah.
“Kalau ada oknum yang mengarahkan Dana Desa dipakai untuk Bimtek di kota, itu keliru besar. Anggaran ini hak rakyat kampung, jadi harus kembali ke kampung,” tegasnya.
Sebagai putra asli Mamberamo Tengah Timur, Jefri turut mengajak tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Dana Desa. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Dana Desa harus kembali ke rakyat lewat pembangunan jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu komitmen kita bersama,” pungkasnya.
Laporan: Willy Awek
