Simbol Adat Dibakar, Anggota DPR Papua Pegunungan Murka: " Itu Penghinaan terhadap Identitas Kami "

Spread the love

Foto: istimewa | Tampak Arni Deal, SP., Anggota DPR Papua Pegunungan

Arin Deal minta pemerintah hormati simbol budaya dan hentikan tindakan yang melukai hati masyarakat adat.

Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Gelombang kekecewaan datang dari berbagai kalangan atas tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang membakar bulu burung cenderawasih satwa endemik yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan masyarakat asli Papua. Salah satu suara keras datang dari Anggota DPR Papua Pegunungan, Arni Deal, S.P, yang menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai budaya dan identitas orang Papua.

Menurut Arni Deal, pembakaran bulu burung cenderawasih yang selama ini digunakan sebagai hiasan mahkota adat dalam upacara tradisional tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk dalih pelestarian satwa dilindungi. Ia menilai langkah itu mencederai perasaan masyarakat Papua yang selama ini menjunjung tinggi simbol-simbol adat tersebut.

“Saya pribadi tidak bisa menerima tindakan itu. Kalau memang tujuannya melestarikan satwa, caranya bukan dengan membakar benda yang sudah ada. Barang-barang itu bisa disimpan di museum atau dijadikan koleksi edukasi agar generasi muda bisa melihat dan belajar menghargai budaya mereka sendiri,” tegas Arni Deal saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/10).

Lebih lanjut, Arni menilai pembakaran tersebut dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan kesan tidak transparan dan menambah luka sosial di tengah masyarakat Papua.

“Setahu saya, saat pembakaran itu tidak ada penjelasan mengapa barang-barang itu harus dimusnahkan. Padahal, bagi kami, bulu burung cenderawasih bukan sekadar benda, melainkan lambang kehormatan, status sosial, dan jati diri orang Papua. Kami di DPR Papua Pegunungan sangat kecewa dan menolak tindakan seperti ini,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia menilai tindakan itu mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Papua. Arni menegaskan, pelestarian satwa endemik seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih arif, tidak dengan cara yang justru melukai masyarakat pemilik budaya itu sendiri.

Menurut Arni, jika tujuan utama BBKSDA adalah melindungi satwa, maka yang seharusnya dijaga adalah habitatnya bukan membakar benda-benda yang sudah ada dan memiliki nilai budaya tinggi.

“Kalau mau bicara pelestarian, yang harus diselamatkan adalah hutan dan lingkungan hidup tempat burung cenderawasih itu berkembang biak. Bukan membakar bulunya yang sudah menjadi bagian dari simbol budaya masyarakat Papua selama ratusan tahun,” jelasnya.

Ia juga menilai, alasan pelestarian yang dijadikan dasar tindakan pembakaran itu tidak masuk akal dan cenderung mengabaikan aspek sosial-budaya.

“Pelestarian itu seharusnya menghormati kearifan lokal, bukan menghapusnya. Kalau simbol budaya dibakar begitu saja, itu sama saja merendahkan martabat kami sebagai orang Papua,” tambah Arni.

Politikus PDI Perjuangan asal Papua Pegunungan itu meminta BBKSDA Papua segera memberikan penjelasan resmi dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Papua. Ia menilai, langkah itu penting untuk meredam kekecewaan publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung alam dan budaya lokal.

“Alasan pelestarian tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghina simbol adat. Burung cenderawasih dan kasuari adalah satwa yang menjadi kebanggaan dunia, tapi juga simbol spiritual bagi masyarakat Papua. Jangan hanya karena alasan administrasi, budaya kami diinjak,” tegas Arni Deal.

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Pemerintah pusat, kata dia, perlu lebih memahami konteks sosial dan adat istiadat Papua sebelum mengambil keputusan terkait konservasi atau penegakan hukum lingkungan di tanah Papua.

“Pelestarian yang benar itu harus melibatkan masyarakat adat. Jangan membuat kebijakan dari luar tanpa tahu makna dan nilai budaya di dalamnya. Kita bisa menjaga alam tanpa harus menghancurkan simbol-simbol budaya kita sendiri,” pungkasnya.

Kecaman Arni Deal ini menambah daftar panjang kritik terhadap tindakan BBKSDA Papua, yang dinilai tidak sensitif terhadap nilai adat dan identitas kultural masyarakat Papua. Masyarakat berharap agar lembaga tersebut segera mengevaluasi kebijakan dan mengedepankan pendekatan kultural dalam setiap langkah konservasi di Tanah Papua.

Laporan: M. Irfan