admin web
Foto: Irfan | Tampak Plt. SekdaKab Jayapura Dr. Yusuf Yambe Yabdi, ST.,MT., ketika membuka kegiatan sosialisasi di Sentani, Rabu (15/10).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Kabupaten Jayapura terus memperkuat upaya perlindungan karya intelektual masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dr. Yusuf Yambe Yabdi, MT., saat membuka kegiatan Sosialisasi, Pendaftaran, dan Pelayanan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura di Hotel Grand Alison Sentani, Rabu (15/10).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 50 peserta dari 19 distrik, yang terdiri dari pimpinan sanggar, pelaku seni, kelompok kesenian, serta komunitas budaya.
Tujuannya adalah agar para pelaku ekonomi kreatif dan seniman lokal memahami pentingnya nilai hukum serta potensi ekonomi dari karya yang mereka hasilkan.
“Pemerintah harus memastikan seluruh karya masyarakat baik lagu, desain, ide, maupun bentuk budaya lainnya memperoleh perlindungan hukum yang sah. Ini langkah penting agar karya anak daerah tidak diambil pihak lain,” tegas Yusuf dalam sambutannya.
Baca juga: Pemkab Jayapura Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis
Menurut Yusuf, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi strategi baru pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif, terutama di tengah menurunnya dana transfer pusat.
Ia mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Jayapura tahun ini menurun dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,052 triliun, sehingga pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan.
“Pengurangan anggaran bukan hambatan, tapi pemicu agar kita lebih kreatif. Pariwisata dan budaya adalah sektor yang mampu menopang ekonomi daerah sekaligus melestarikan identitas Papua,” ujarnya.
Selain itu, Yusuf juga menyinggung kebijakan nasional terkait pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) oleh Presiden RI.
Ia menilai kehadiran badan ini dapat membantu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pembangunan di Tanah Papua berjalan lebih efektif.
“Badan percepatan Otsus akan memperkuat harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ini penting agar pembangunan Papua benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Program Makan Gratis di Jayapura Baru Capai 40 Persen, Pemerintah Siapkan Langkah Percepatan
Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa evaluasi dana Otsus yang dilakukan pemerintah pusat bersama DPR RI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak berhubungan dengan penghentian dana, melainkan penilaian terhadap kinerja pelaksanaannya di tingkat daerah.
“Dana Otsus dikelola langsung oleh perangkat daerah sesuai bidangnya. Kami terus memperbaiki tata kelola agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Fred Modouw, S.Sos, menjelaskan bahwa program HKI tahun ini menjadi tindak lanjut dari sosialisasi tahun lalu yang masih bersifat umum.
Kini, dinas tidak hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga membuka langsung layanan pendaftaran dan sertifikasi HKI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Masih banyak karya budaya di Jayapura yang belum terdaftar secara resmi. Bahkan beberapa karya seperti lagu Tanah Papua dan Menengah Yonge pernah menjadi sengketa. Karena itu, pemerintah turun langsung memberi kepastian hukum,” ujarnya.
Fred menambahkan, seluruh biaya pendaftaran ditanggung oleh pemerintah daerah melalui dana Otsus. Setiap pelaku seni mendapat dukungan pembiayaan sebesar Rp500 ribu dengan total anggaran sekitar Rp25 juta.
“Kami pastikan tidak ada pungutan biaya apa pun. Semua ditanggung oleh pemerintah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Kegiatan HKI ini juga akan dilanjutkan pada 24–25 Oktober 2025 di Kali Biru, Distrik Nimboran, bersamaan dengan Pentas Budaya Tradisional dan Pameran UMKM Lokal.
Acara itu akan diwarnai dengan lomba vlog wisata, peresmian tangga warna-warni oleh Bupati Jayapura, dan kolaborasi dengan Bank Papua untuk memperkenalkan sistem pembayaran digital QRIS.
“Kami ingin kegiatan seperti ini tidak hanya di ruang rapat, tetapi hadir di tengah masyarakat. Tujuannya agar seni, budaya, dan ekonomi kreatif benar-benar menyatu dan berdampak langsung,” jelas Fred.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendaftarkan ratusan karya budaya di Kabupaten Jayapura secara bertahap agar terlindungi secara hukum.
“Setiap karya seni, ukiran, lagu, dan simbol budaya adalah warisan berharga. Pemerintah wajib melindungi agar tidak hilang atau diklaim pihak lain,” pungkasnya.
Laporan: M. Irfan
