admin web
Foto: istimewa | Tampak screenshot pembakaran mahkota Cenderawasih, (insert) Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si Anggota DPR RI Dapil Papua
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com – Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang memusnahkan mahkota Cenderawasih dengan cara dibakar.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya keliru secara prosedural, tetapi juga melecehkan nilai adat dan identitas budaya Orang Asli Papua (OAP).
“Saya mendukung upaya penertiban terhadap kepemilikan atribut yang berasal dari satwa dilindungi. Tapi membakar mahkota Cenderawasih adalah tindakan yang tidak beradab dan tidak menghargai simbol sakral masyarakat Papua,” tegas Yan Mandenas dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (21/10).
Mandenas menjelaskan, mahkota Cenderawasih bukan sekadar hiasan kepala, tetapi simbol kehormatan dan status adat yang dikenakan oleh pemimpin suku, penari adat, dan tokoh masyarakat dalam berbagai upacara penting.
Bahkan, dalam tradisi penyambutan tamu negara seperti presiden atau tokoh dunia, mahkota itu menjadi lambang kebanggaan dan keanggunan budaya Papua.
“Mahkota itu sakral. Tidak bisa diperlakukan seperti barang sitaan biasa. Membakarnya sama saja membakar harga diri orang Papua,” ujar politisi Partai Gerindra itu dengan nada tegas.
Mandenas menilai, jika BBKSDA ingin menertibkan atribut yang terbuat dari bagian satwa dilindungi, seharusnya langkah itu dilakukan dengan pendekatan budaya dan dialog bersama masyarakat adat, bukan dengan tindakan destruktif.
Ia mengusulkan agar seluruh mahkota atau atribut budaya yang berasal dari burung Cenderawasih diserahkan ke museum atau lembaga adat untuk dijaga sebagai warisan budaya dan bukti sejarah hubungan manusia Papua dengan alamnya.
“Saya sangat mendukung pelestarian satwa endemik Papua, termasuk larangan perburuan Cenderawasih. Tapi yang saya tolak adalah cara-cara yang merendahkan martabat adat. Mahkota Cenderawasih seharusnya dimuseumkan, bukan dibakar,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Mandenas mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera mengevaluasi dan memberi sanksi kepada pihak BBKSDA Papua atas tindakan yang dinilainya gegabah dan tidak sensitif terhadap kearifan lokal.
“Saya minta KLHK mengambil langkah tegas, bahkan bila perlu mengganti kepala balai BBKSDA Papua karena tidak memahami nilai-nilai budaya di tanah ini,” kata Mandenas.
Anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan bahwa dirinya akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika pemerintah pusat tidak segera bertindak.
“Sebagai wakil rakyat Papua, saya tidak akan diam. Kalau tidak ada tindakan nyata, saya akan suarakan ini lebih keras di DPR,” pungkasnya.
Laporan: Sony Rumainum
