admin web
Foto: Irfan | Tampak Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Hermanus Kensimai, Selasa (28/10) di Sentani.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menunjukkan kinerja keuangan yang cukup impresif sepanjang tahun anggaran 2025. Meski mengalami pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp27 miliar, realisasi penggunaan dana daerah hingga tahap kedua tercatat hampir mencapai 100 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai, mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola dan menyalurkan anggaran secara tepat waktu.
“Tidak ada dana yang mengendap di kas daerah. Semua OPD penerima dana, terutama dari Otonomi Khusus (Otsus), telah mengajukan pencairan sesuai jadwal dan melaksanakan kegiatan dengan baik,” ujar Kensimai saat ditemui di Sentani, Selasa (28/10).
Menurutnya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing OPD. Baik kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Otsus, seluruhnya berjalan sesuai mekanisme dan aturan keuangan daerah.
“Secara prinsip tidak ada keterlambatan. Kontrak kegiatan baru dimulai setelah pelantikan Bupati pada Januari lalu, jadi jika ada sedikit penyesuaian waktu, masih tergolong normal,” jelasnya.
Kensimai menambahkan, hingga tahap ketiga, penyerapan dana daerah telah mencapai 25 persen dari total anggaran sekitar Rp210 miliar. Namun, setelah pemotongan dari pusat, dana yang tersedia kini hanya sekitar Rp183 miliar.
“Pemotongan sebesar Rp27 miliar tentu berdampak pada penyesuaian beberapa program. Kami sedang melakukan rasionalisasi dan revisi terhadap rancangan anggaran agar kegiatan prioritas tetap berjalan,” ungkapnya.
Meski menghadapi pengurangan dana, tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Jayapura tetap tergolong tinggi,daerah antara 60 hingga 70 persen untuk seluruh kegiatan OPD. Sebagian besar program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan sosial telah berjalan bahkan sebagian sudah rampung.
“Yang tersisa hanya pembayaran gaji rutin dua bulan terakhir. Kami pastikan semua kewajiban keuangan daerah selesai sebelum tutup tahun,” kata Kensimai menegaskan.
Dari total belanja daerah sebesar Rp1,5 triliun, dilakukan efisiensi dan penyesuaian sehingga realisasi akhir diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Pemerintah daerah, lanjut Kensimai, berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar seluruh kegiatan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.
Kinerja keuangan ini, tambahnya, menjadi bukti bahwa Pemkab Jayapura mampu menjaga stabilitas fiskal dan mengelola dana publik secara efektif di tengah dinamika kebijakan nasional.
“Prinsipnya, kami tetap fokus pada akuntabilitas dan efisiensi. Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Kensimai.
Laporan: M. Irfan
