admin web
Foto: Andre Fonataba | Tampak Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Welem Saman Bonai, dan Ketua Pokja Adat MRP Raymond May bersama anggota usai kunjungan, Selasa (10/3).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Anggota DPR Papua (DPRP) dari kursi pengangkatan wilayah adat Tabi–Saireri melakukan kunjungan ke Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung Tifa, Kota Jayapura, Selasa (10/3/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP, Welem Saman Bonai, dan diterima oleh Ketua Pokja Adat MRP Raymond May bersama anggota lainnya di ruang rapat lantai 11 Gedung Tifa MRP.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan sebagai sesama anak adat Papua. Kedua lembaga juga saling bertukar informasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi Orang Asli Papua (OAP), khususnya menyangkut perlindungan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
Pembahasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), hingga perlindungan hak adat masyarakat Papua.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua Fraksi Kelompok Otsus DPRP Welem Saman Bonai mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota DPRP dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus.
Menurutnya, pertemuan ini penting untuk membangun kesamaan pandangan antara DPRP dan MRP sebagai dua lembaga yang memiliki mandat khusus dalam melindungi kepentingan Orang Asli Papua.
“Kami ingin menyamakan persepsi dalam menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang bertujuan melindungi hak-hak adat serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Welem.
Ia menambahkan, DPRP dari jalur pengangkatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memiliki tugas memastikan representasi politik masyarakat adat dalam proses legislasi daerah.
Menurutnya, DPRP akan berkolaborasi dengan Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat.
Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat Papua.
Welem juga menyampaikan bahwa fraksi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan serupa ke sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua.
Beberapa lembaga yang akan dikunjungi di antaranya Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Danlanud Silas Papare, Koarmada X Jayapura, Kejaksaan Tinggi Papua, serta Pengadilan Tinggi Papua.
Baca juga: Fraksi Otsus DPRP Mulai Susun Strategi Temui Badan Pengarah Otonomi Khusus Papua
Sementara itu, Ketua Pokja Adat MRP Raymond May menyambut baik kunjungan anggota DPRP dari jalur Otsus tersebut.
Menurutnya, sinergi antara DPRP dan MRP sangat penting karena kedua lembaga tersebut lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kepentingan masyarakat adat.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menyinkronkan pandangan dalam menyusun beberapa Perdasus yang benar-benar memproteksi Orang Asli Papua,” ujarnya.
Raymond menambahkan bahwa sejumlah Perdasus yang sudah lama berlaku juga perlu dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.
Beberapa isu yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut antara lain pemetaan wilayah adat, perlindungan hak masyarakat adat, sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar bagi Orang Asli Papua.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama dirinya bertugas di MRP, belum pernah ada rapat koordinasi langsung dengan DPRP terkait persoalan mendasar tersebut.
Karena itu, pihaknya berencana memperluas koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk DPR Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap program dan anggaran Otsus agar benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan Orang Asli Papua dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Laporan: Andre Fonataba
