admin web
Foto: istimewa | Yanni, SH., bersama Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam Perayaan Natal Papua tahun ini.
Undangan itu akan disampaikan langsung pada pertemuan resmi komite bersama Presiden yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Dalam rapat komite, Senin (8/12), anggota Komite Eksekutif KEPP Otsus, Yanni, menyampaikan harapannya agar Presiden memenuhi undangan tersebut. Menurutnya, kehadiran Presiden akan memberi makna simbolis bagi masyarakat Papua.
“Akan lebih istimewa apabila Presiden sekaligus mengumumkan penobatan Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati,” ujar Yanni.
Ia menilai peneguhan Papua sebagai Tanah Injili dapat menjadi identitas kultural yang kuat, sebagaimana Aceh dikenal dengan “Serambi Mekah” dan Bali sebagai “Pulau Dewata”. Gelar itu, kata Yanni, bukan untuk membatasi identitas kelompok tertentu, tetapi sebagai penegasan kebhinekaan Indonesia.
“Indonesia tidak homogen. Pengakuan identitas lokal adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.
Yanni menegaskan bahwa penobatan tersebut tidak mengurangi hak komunitas agama lain, melainkan memperkuat harmoni dan pluralisme yang telah lama tumbuh di Papua.
Pernyataan itu dipertegas lagi Yanni dalam wawancara lanjutan, Rabu (10/12), saat ia menjawab pertanyaan wartawan terkait agenda komite serta arah kebijakan Otonomi Khusus ke depan.
Dorong Skema BLT Otsus untuk Orang Asli Papua
Dalam rapat komite, Yanni kembali menekankan pentingnya penyaluran dana Otsus secara langsung kepada rakyat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, skema transfer langsung dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran yang selama ini terjadi dalam birokrasi.
“Diberikan langsung, dampaknya akan nyata. Ini soal peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua,” katanya.
Ia mengusulkan skema penyaluran BLT diberikan kepada setiap OAP berusia 17 tahun ke atas. Besarannya berkisar Rp1 juta per orang.
“Satu keluarga berisi lima orang bisa menerima lima juta. Itu sangat membantu biaya sekolah, makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain,” ujarnya.
Yanni juga menegaskan bahwa OAP yang bekerja sebagai ASN, TNI/Polri tetap berhak menerima. Bahkan guru, tenaga kesehatan, tokoh adat, dan tokoh agama dapat diberikan tambahan karena peran sosial mereka yang besar.
Baca juga: Yanni Dorong Peneguhan Papua sebagai “Tanah Injili yang Diberkati”
Ia membantah anggapan bahwa pemberian uang tunai akan menimbulkan ketergantungan atau disalahgunakan.
“Stigma negatif terhadap orang Papua harus dihentikan. Soal mabuk atau malas, itu bukan persoalan satu suku saja. Ini kewajiban kita membangun karakter bersama,” tegasnya.
Yanni juga menyinggung anggapan bahwa masyarakat tidak perlu diberi uang tunai karena lebih baik “diberi pancing”.
“Selama 24 tahun, yang diberikan adalah ‘pancing’. Otsus sudah mencapai sekitar Rp200 triliun, namun dampaknya belum optimal. Sudah saatnya rakyat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Ingatkan Ancaman Banjir Bandang dan Pembalakan Liar
Yanni juga mengingatkan komite dan pemerintah pusat soal potensi bencana ekologis di Papua. Ia menyoroti banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
“Papua tidak kebal bencana. Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak pernah mengalami banjir bandang dan longsor yang menelan korban jiwa,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah menindak tegas praktik illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang menurutnya masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga menyebut pernah melihat secara langsung aktivitas pembalakan liar di Sarmi yang diduga melibatkan oknum tertentu.
“Pengerukan gunung secara brutal harus dihentikan. Jika tidak, Papua bisa porak-poranda,” tegasnya.
Yanni menekankan pentingnya menjaga alam Papua demi generasi mendatang.
“Papua disebut sebagai surga terakhir di bumi. Tapi surga ini bisa berubah menjadi bencana jika keserakahan dibiarkan,” ujarnya.
Laporan: M. Irfan
