
Foto: istimewa | Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama kedua anggota Fraksi partai di DPR, Sahroni dan Nafa Urbach.
Jakarta, Jurnal Mamberamo Foja – Partai NasDem menunjukkan langkah cepat dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi NasDem di DPR RI.
Keputusan itu disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, melalui pernyataan tertulis yang dibacakan Sekjen DPP NasDem, Hermawi F. Taslim, Minggu (31/8).
“Terhitung Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem,” ujar Hermawi.
Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan TNI-Polri Tindak Tegas Aksi Anarkis
Ia menegaskan, pernyataan dua kader tersebut telah menyinggung perasaan rakyat dan bertentangan dengan perjuangan partai.
Kontroversi Sahroni dan Nafa memuncak setelah Nafa membela tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta dan mengeluhkan macet, sementara Sahroni dianggap abai pada keresahan masyarakat. Rumah keduanya bahkan digeruduk massa hingga terjadi penjarahan.
PAN Dinilai Lamban
Berbeda dengan NasDem, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dinilai publik belum mengambil sikap atas kontroversi kadernya, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Uya Kuya menuai kecaman karena menyebut gaji Rp3 juta per hari DPR “tidak besar”, sedangkan Eko Patrio dihujani kritik usai mengunggah video parodi berjoget yang dianggap melecehkan penderitaan rakyat.
Baca juga: Presiden Prabowo Prihatin atas Insiden Ojol Tewas, Perintahkan Usut Tuntas Aparat yang Terlibat
Rumah keduanya juga sempat diserbu massa yang marah, meski mereka sudah meminta maaf secara terbuka.
Uya diketahui duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, sementara Eko Patrio berada di Komisi VI yang menangani perdagangan dan BUMN.
Desakan Publik untuk Zulhas
CEO Promedia, Agus Sulistriyono, menilai PAN harus berani menindak tegas.
“Kami mendesak Ketum PAN Zulhas memecat Eko dan Uya. Mereka jelas tidak mampu berempati dengan kesulitan rakyat,” tegas Agus.
Menurutnya, langkah NasDem bisa menjadi contoh nyata. “NasDem gentle menonaktifkan kadernya. Semestinya PAN tidak ragu melakukan hal serupa,” ujarnya.
Namun hingga kini, PAN belum mengumumkan keputusan resmi. Publik menilai Zulhas masih bungkam dan berlipat tangan, sehingga polemik ini terus bergulir.
Laporan: M. Irfan