admin web
Foto: Andre | Tampak Ketua MRP Papua Nerlince Wamuar, SE., M.Pd didampingi Waket I Pdt. Robert Horik, MA., Izak Hikoyabi, SE.,M.KP dan Beny Sweny, S.Sos dan perwakilan Pokja agama di MRP ketika Rakor dengan lembaga keagamaan di Provinsi Papua, Senin (1/9) di Lt. 11 Gedung Tifa, kantor MRP Papua.
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Gelombang aksi unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia sejak akhir Agustus, mulai dari Jakarta hingga sejumlah kota besar, kini turut memberi gema ke Papua. Di Jayapura, Senin (1/9), ribuan mahasiswa dan pemuda dari kelompok Cipayung turun ke jalan. Mereka melakukan long march menuju Polda Papua dan DPR Papua, menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih serius memperhatikan nasib rakyat Papua.
Meski mengerahkan massa yang besar, aksi tersebut berlangsung damai. Para peserta memilih menyalurkan aspirasi dengan tertib tanpa menimbulkan kericuhan. Situasi kondusif ini diapresiasi banyak pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para pemuka agama.
Menyikapi dinamika tersebut, Ketua MRP Nerlince Wamuar bergerak cepat. Ia langsung mengumpulkan anggotanya, khususnya Pokja Agama, untuk melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan umat di Papua.
Pertemuan berlangsung di lantai 11 ruang rapat MRP, melibatkan Dewan Gereja-Gereja Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta perwakilan sinode dari berbagai denominasi.
“Rapat ini penting agar kita memiliki satu suara, bagaimana menyampaikan seruan damai dan harmoni, bukan hanya untuk Papua, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan,” tegas Nerlince saat membuka pertemuan.
Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan TNI-Polri Tindak Tegas Aksi Anarkis
Hasil diskusi menekankan peran vital tokoh agama dalam meredam potensi ketegangan di masyarakat. Menurut Nerlince, pesan damai yang disampaikan secara konsisten oleh para pemimpin agama akan jauh lebih didengar oleh umatnya dibanding seruan pihak lain.
“Apa yang disampaikan oleh tokoh agama, biasanya langsung diikuti oleh jemaat. Itu kekuatan moral yang harus dijaga,” jelasnya.
Hal itu dipertegas oleh Pdt. Lukas Hamadi, perwakilan GPdI Papua. Ia menyebutkan, lintas agama selalu mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.
“Puji Tuhan, seruan tersebut mendapat respon baik dari umat. Mereka mau mendengar, karena percaya pada tokoh agamanya,” ucap Lukas.
Baca juga: Sjafrie: Aparat Jangan Ragu Hadapi Penjarah dan Perusak Fasilitas Umum
Rapat yang berlangsung beberapa jam itu menghasilkan kesepahaman: semua pihak harus menjaga kedamaian, menolak aksi anarkis, dan terus mendorong komunikasi terbuka antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam penutup rapat, Nerlince didampingi Wakil Ketua I MRP Pdt. Robert Horik menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun ia mengingatkan, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan.
“Unjuk rasa sah-sah saja. Pemerintah tidak menutup ruang aspirasi. Tetapi masalah timbul saat aksi berubah menjadi anarkis dan tidak terkendali,” katanya.
Lebih jauh, ketua MRP menekankan bahwa rasa aman dan tenteram merupakan fondasi utama pembangunan di Papua. Jika stabilitas terganggu, dampaknya akan langsung merembet ke aktivitas ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
“Kita ingin Indonesia tenteram, Papua tenteram dan aman. Tanpa keamanan, sulit bicara pembangunan. Karena itu, menjaga harmoni menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Laporan: Andre Fon
