admin web
Foto: istimewa | Tampak Wabup Haris Richard S. Yocku, SH., ketika menyampaikan sambutan dalam giat DLH bersama WWF Indonesia terkait Timbulan Sampah, di Aula Lt II Kantor Bupati Jayapura, Kamis (11/9).
WWF: Publik Bisa Pantau Pengelolaan Sampah Lewat Data SIPSN
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar Konsultasi Publik Studi Timbulan Sampah di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Kamis (11/9).
Forum ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, hingga masyarakat adat.
Baca juga: Wabup Haris Terima Audiensi BTN, Bahas Potensi Kerjasama Keuangan Daerah
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan sampah, terutama limbah makanan yang mencapai 60,48% dari total sampah perkotaan, menjadi isu mendesak.
Menurutnya, penanganan sampah yang tepat tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Pengelolaan sampah harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat adat perlu terlibat. Pendekatan lokal, seperti larangan membuang sampah di Danau Sentani dan penguatan sistem 3R, harus terus ditingkatkan,” ungkapnya sambil menyampaikan apresiasi atas kontribusi WWF Indonesia, akademisi, dan warga dalam studi ini.
Baca juga: Pemkab Jayapura Fokus Kembangkan Peta Potensi Investasi di Wilayah Adat 3 dan 4
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dari berbagai pihak. Hasilnya akan digunakan untuk menyempurnakan studi WWF dan Pemkab Jayapura, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti KLHS, LPJMD, Renstra, Renja, hingga RKPD.
“Timbulan sampah tidak bisa ditangani satu pihak saja. Kolaborasi lintas OPD, termasuk dengan Dinas Tanaman Pangan, sangat dibutuhkan agar penanganan limbah makanan berjalan efektif,” tegas Salmon.
Sementara itu, perwakilan WWF Indonesia, William Iwanggin, mengungkapkan bahwa data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan mayoritas sampah perkotaan berupa sisa makanan. Ia berharap pemerintah daerah terus memperbarui data tersebut agar bisa diakses publik.
“Dari data ini, masyarakat dapat ikut memantau, sementara pemerintah memiliki dasar untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah yang selaras dengan rencana pembangunan daerah,” jelasnya.
Adapun pengambilan sampel dalam studi ini dilakukan di Kampung Sereh karena wilayahnya yang cukup luas. Data yang terkumpul menjadi dasar teknis penyusunan peta jalan percepatan pengelolaan sampah 2025–2026, sejalan dengan strategi Provinsi Papua dan kebijakan kementerian terkait.
Kegiatan konsultasi publik ini sekaligus menjadi wadah partisipatif untuk menyampaikan aspirasi, strategi, dan rekomendasi aplikatif, serta menguatkan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
Laporan: M. Irfan
