admin web
Foto: istimewa | Tampak suasana sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) di Aula Lt II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (27/8).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (27/8). Acara ini dihadiri Bupati Jayapura Yunus Wonda, Plt. Sekda Abdul Rahman Basri, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Bupati Yunus menegaskan bahwa SPI tidak boleh dipandang sekadar survei rutin, melainkan instrumen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“SPI adalah kesempatan bagi seluruh OPD untuk terbuka dan jujur. Hasil survei ini menjadi tolok ukur kesadaran kita terhadap pentingnya integritas, sekaligus langkah nyata dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemkab Jayapura,” tegasnya.
Komponen Survei SPI 2025 akan menilai tiga komponen utama: 1. Internal, pendapat aparatur Pemkab Jayapura. 2. Eksternal, masukan dari masyarakat penerima layanan dan mitra kerja. 3. Ekspert, penilaian pakar yang memahami tata kelola pemerintahan daerah.
Baca juga: Pemkab Jayapura Gandeng Unicef Kembangkan Program Makan Bergizi Gratis Terintegrasi
Kuesioner akan dikirim melalui tautan resmi WhatsApp KPK. Karena itu, partisipasi aktif semua pihak dinilai penting agar hasil survei objektif dan kredibel.
Capaian dan Target Baru Bupati Yunus juga memaparkan, nilai SPI Kabupaten Jayapura pada 2024 mencapai 62,75%, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 53%. Capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan.
“Peningkatan ini adalah hasil kerja bersama. Namun, kita tidak boleh puas. Integritas harus semakin kuat di semua sektor agar pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Integritas, Fondasi Utama Pemerintahan Yunus Wonda mengingatkan, masih maraknya kasus korupsi di Indonesia disebabkan rendahnya integritas aparatur. Karena itu, ia menekankan perlunya pencegahan dengan membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
“Integritas berarti menggunakan kewenangan untuk tujuan yang sah menurut hukum, bukan untuk keuntungan pribadi. Prinsip itu yang kita dorong di setiap lini birokrasi Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.
Baca juga: Pemkab Jayapura Gerakan Tim Kesehatan Jiwa, Tekan Angka ODGJ
Melalui SPI 2025, Pemkab Jayapura menargetkan tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Laporan: M. Irfan
