admin web
Foto: istimewa | Tampak Koordinator Komnas HAM Papua, Frits Ramandey ketika di tengah aksi massa, Rabu (10/12).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Suasana kota Jayapura memanas saat ribuan massa turun ke jalan memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Rabu (10/12).
Aksi yang digelar Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) bersama sejumlah organisasi pro-gerakan Papua Merdeka berlangsung di Lingkaran Abepura, Expo Waena, Perumnas 3 Waena, Sentani, hingga titik lain di Kota dan Kabupaten Jayapura. LBH Papua hadir memberikan pendampingan hukum.
Di tengah aksi, mahasiswa Kamus Bayage tampil dengan kritik keras terhadap para pemimpin politik Papua yang dinilai gagal merawat persatuan.
“Kalau pemimpin politik tidak mampu satukan rakyat, saya mahasiswa yang akan bangun,” katanya lantang.
Ia menyoroti perpecahan internal yang dinilai merusak perjuangan. “Ko mau bawa bangsa Papua keluar, tapi ko penuh iri. Setinggi apapun ko, tetap harus rendah hati,” tegasnya.
Tokoh mahasiswa lainnya, Darki Uopmabin, juga menyampaikan kritik terbuka. “Saya akan datangi rumah mereka. Pagi, siang, sore, malam. Demi persatuan bangsa ini,” ujarnya.
Darki menyebut banyak orasi politik hanya berakhir tanpa tindakan. “Orasi ke orasi, kami tidak mau. Semua orasi politik masuk lubang sampah, seperti tempat makanan babi,” katanya.
Baca juga: KNPB Sentani Gelar Aksi Peringati Hari HAM Sedunia, Massa Berkumpul di Kantor Bupati Jayapura
Situasi HAM Dinilai Kian Memburuk
Dalam Pernyataan Sikap Hari HAM 2025, massa aksi menegaskan kondisi HAM di Papua memburuk sepanjang tahun. Mereka menyoroti operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Paniai, Maybrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan beberapa wilayah lain.
Lebih dari 103.318 pengungsi internal (IDPs) disebut hidup tanpa makanan layak, layanan kesehatan minim, dan tempat pengungsian tidak memadai. Sebagian bahkan meninggal karena kelaparan dan penyakit.
Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis HAM, mahasiswa, pelajar, dan jurnalis Papua disebut meningkat.
“Pelanggaran HAM tidak akan berhenti selama negara menolak mengakui akar konflik,” demikian kutipan dalam pernyataan sikap.
Kecam Industri Ekstraktif dan Pembatasan Akses Internasional
Massa juga menyoroti ekspansi industri ekstraktif, termasuk Freeport, Blok Wabu, sawit, dan proyek Food Estate. Mereka menilai aktivitas tersebut menghancurkan tanah adat dan mengorbankan masyarakat lokal.
Kelompok aksi mengecam pemerintah Indonesia yang dianggap menutup akses internasional, termasuk untuk jurnalis asing, Pelapor Khusus PBB, dan lembaga kemanusiaan.
Mereka mendesak PBB untuk segera mengirim Special Rapporteur, membuka Koridor Kemanusiaan Papua, dan membawa isu Papua ke Dewan HAM PBB.
15 Tuntutan Massa Aksi Hari HAM Papua 2025
1. Hentikan operasi militer ofensif dan tarik pasukan non-organik.
2. Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, dan lembaga kemanusiaan.
3. Terima misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat.
4. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua.
5. Hentikan ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate.
6. Hentikan perampasan tanah adat dan aktivitas pembangunan pos militer.
7. Laksanakan restitusi tanah adat yang rusak akibat operasi militer dan tambang.
8. Hentikan pembungkaman budaya dan digital.
9. Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang.
10. Gratiskan pendidikan di seluruh Papua.
11. Segera hentikan kekerasan militer di Papua.
12. Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
13. Hentikan kriminalisasi aktivis HAM.
14. Hentikan kriminalisasi jurnalis Papua.
15. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri.
Aksi ditutup dengan seruan keras bahwa perjuangan mereka akan terus berjalan.
“Tidak ada keadilan selama struktur kolonial tetap berdiri,” teriak massa.
Laporan: Sony Rumainum
