Menjelang Akhir Tahun, DPRK Jayapura Pacu Eksekutif Tuntaskan Serapan Anggaran

Spread the love

Foto: Irfan | Tampak suasana rapat paripurna masa sidang III tahun 2025 DPRK Jayapura, Senin (6/10).

Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Di tengah upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menegaskan komitmen bersama untuk menuntaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan mulai menyiapkan APBD Induk Tahun 2026.

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II sekaligus Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2025, Senin (6/10), di Gedung DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Sentani.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Ruddy Bukanaung, S.E., dan dihadiri Wakil Bupati Jayapura Haris Ricard S. Yocku, S.H., mewakili Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.

Dalam rapat yang berlangsung penuh suasana evaluatif itu, Ruddy Bukanaung memaparkan bahwa DPRD telah menyelesaikan 22 agenda kegiatan selama Masa Sidang II. Kini, fokus beralih ke pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD 2026.

“Masa Sidang III ini kami fokuskan pada pembahasan APBD Induk 2026. Besok kita langsung mulai bahas KUA-PPAS bersama TAPD,” tegas Ruddy.

Ruddy juga mengingatkan eksekutif agar mempercepat serapan anggaran tahun berjalan. Ia menyebut, hingga Agustus 2025, penyerapan anggaran baru mencapai 57 persen. Padahal, target pemerintah daerah adalah 80 persen pada akhir Oktober mendatang.

“Kami berharap serapan bisa digenjot lagi. Waktu sudah semakin sempit, sementara kegiatan masih banyak yang harus diselesaikan,” ujarnya mengingatkan.

Dari sisi anggaran, APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,489 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp1,493 triliun setelah adanya tambahan dana bagi hasil tahun 2023 sebesar Rp4,3 miliar. Tambahan itu diharapkan bisa memperkuat program pembangunan dan pelayanan publik yang sempat tertunda.

Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard S. Yocku, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap fokus menuntaskan program-program prioritas sebelum akhir tahun anggaran.

Ia menyebut, berbagai hambatan teknis yang menyebabkan lambannya penyerapan anggaran tengah diselesaikan melalui koordinasi lintas OPD.

“Kami terus mendorong agar seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan. DPRD menjalankan fungsi pengawasan, dan kami di eksekutif memastikan setiap program berjalan tepat sasaran,” ungkap Haris.

Haris juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam menjaga ritme pembangunan dan tata kelola keuangan daerah yang transparan.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat jika proses perencanaan dan realisasi anggaran berjalan terbuka dan tepat waktu.

“Kita ingin pembangunan di Kabupaten Jayapura betul-betul memberi dampak langsung bagi masyarakat. Untuk itu, kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemkab harus terus dijaga,” tambahnya.

Rapat paripurna kali ini bukan sekadar formalitas penutupan masa sidang, tetapi juga momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi capaian, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat arah kebijakan fiskal ke depan.

Dengan dukungan anggaran yang lebih besar dan komitmen bersama, Kabupaten Jayapura diharapkan mampu menuntaskan target pembangunan hingga akhir tahun 2025 dan melangkah lebih solid menuju tahun anggaran 2026.

Laporan: M. Irfan