admin web
Foto: istimewa | Petrodes Mega Kelinduan, Aktivis Muda Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda Papua yang aktif memperjuangkan kemajuan daerahnya.
Salah satu suara yang menonjol datang dari Petrodes M. Mega S. Keliduan, S.Sos, seorang aktivis muda Papua yang kini berkiprah di Jakarta serta dikenal sebagai mantan pimpinan organisasi mahasiswa di Universitas Cenderawasih (Uncen).
Dalam sebuah surat terbuka yang disampaikan kepada redaksi Jurnal Mamberamo Foja, Petrodes menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah Presiden Prabowo membentuk komite tersebut dan melantik Velix Wanggai sebagai Ketua bersama sembilan anggota lainnya, pada Rabu (8/10/) di Jakarta.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepedulian dan langkah nyata membentuk Komite Eksekutif ini. Pembentukan komite ini adalah momentum penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Tanah Papua,” tulis Petrodes.
Baca juga: Hengky Jokhu: Dari UP4B ke Komite Otsus, Papua Butuh Bukti Bukan seremoni
Ia juga menyatakan dukungan penuh kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang ditunjuk sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3). Menurutnya, sinergi antara BKP3 dan Komite Eksekutif akan menjadi kunci dalam mengubah wajah pembangunan Papua ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Empat Catatan Penting untuk Komite Eksekutif
Sebagai bentuk kontribusi moral dan sumbangan pemikiran, Petrodes menyampaikan empat catatan strategis yang diharapkannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komite dan badan tersebut dalam melaksanakan mandatnya.
Pertama, Penguatan Peran Universitas Cenderawasih (Uncen). Ia menekankan agar Uncen tidak dilupakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua. Menurut Petrodes, Uncen merupakan “kampus tertua dan barometer pembangunan di Tanah Papua” yang memiliki beragam kajian akademik dan riset sosial tentang dinamika pembangunan Papua dari masa ke masa.
“Uncen harus dilibatkan secara aktif sebagai mitra ilmiah dan pusat pemikiran kebijakan pembangunan Papua. Di kampus inilah berbagai pemikiran kritis dan solusi lokal lahir,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Lantik Komite Eksekutif Otsus Papua: Ini Tugas mereka!
Kedua, Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Kemaritiman. Petrodes mengingatkan pentingnya memperkuat sektor kelautan dan perikanan, mengingat posisi Papua sebagai wilayah strategis maritim yang kaya sumber daya.
Ia menilai, pemberdayaan ekonomi pesisir harus menjadi prioritas untuk membuka lapangan kerja baru dan memperkuat identitas Papua sebagai bagian penting dari Poros Maritim Dunia.
Ketiga, Akselerasi Kesejahteraan dan Akses Ekonomi untuk OAP. Menurut Petrodes, selama ini akses ekonomi di Papua masih tertutup bagi pengusaha asli Papua (OAP). Banyak sektor usaha dan pertambangan dikuasai oleh pihak luar. Karena itu, ia mendorong komite dan badan khusus untuk menjadi mediator antara pengusaha OAP dan investor nasional maupun internasional.
“Harus ada keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha asli Papua. Jangan biarkan sumber daya alam kita hanya menguntungkan tengkulak dan perusahaan besar yang tidak memberi dampak signifikan bagi rakyat,” tegasnya.
Keempat, Percepatan Pembentukan Provinsi Maritim Papua Utara. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat otonomi dan percepatan pembangunan, Petrodes mengusulkan agar pembahasan Provinsi Maritim Papua Utara segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI.
Ia menilai, kehadiran provinsi baru tersebut akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah di Tanah Papua.
Petrodes menegaskan bahwa keempat poin tersebut merupakan murni pandangan pribadi yang lahir dari pengalaman dan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sosial di kampung-kampung Papua.
“Sebagai aktivis muda Papua dengan latar belakang antropologi, saya memahami bahwa membangun Papua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan manusia Papua itu sendiri,” tulisnya.
Ia berharap, kehadiran BKP3 dan Komite Eksekutif Otsus Papua di bawah kepemimpinan Velix Wanggai dapat menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat.
“Semoga Tuhan dan alam Papua memberkati setiap langkah dan keputusan para pemimpin yang diberi amanah untuk membangun Tanah Papua,” tutup Petrodes dalam suratnya.
Laporan: Sonny Rumainum
