Ketua Komisi D Soroti Kematian Ibu Hamil: “Nyawa Tidak Boleh Tergantung Biaya”

Spread the love

Foto: Irfan | Tampak Mashita K. S. Idhar, Ketua Komisi D DPRK Jayapura. 

Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Mashita K. S. Idhar, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pelayanan kesehatan di Kota dan Kabupaten Jayapura setelah seorang ibu hamil, Irene Sokoy, bersama bayi dalam kandungannya meninggal dunia saat proses rujukan antar rumah sakit, Rabu (19/11).

Kasus ini viral di media sosial melalui unggahan akun Facebook ‘Ana Papuana‘ yang menyampaikan kronologi lengkap. Irene awalnya dibawa dari Kampung Kensio ke RS Youwari pada pukul 03.00 WIT untuk melahirkan, lalu dirujuk ke RS Abepura dan RS Dian Harapan namun tidak mendapat pelayanan.

Ia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara, namun biaya operasi sebesar Rp8 juta membuat keluarga tak mampu melanjutkan tindakan. Irene akhirnya dalam perjalanan menuju RS Dok II, namun nyawanya tidak tertolong.

Foto: Irfan / Anggota DPRK Jayapura, Mashita Idar saat Reses

Mashita Idhar menyampaikan duka mendalam sekaligus keprihatinan. “Ini alarm keras bagi kita semua. Seorang ibu hamil meninggal di tengah kota, bukan di pedalaman. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem layanan kesehatan kita,” tegasnya.

Ia meminta rumah sakit yang disebut dalam laporan masyarakat untuk diperiksa dan dievaluasi, termasuk kemungkinan perlunya perombakan manajemen. Mashita menekankan bahwa nyawa manusia tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan biaya atau prosedur rujukan yang berbelit.

“Bagaimana jika hal ini terjadi pada keluarga kita sendiri? Nyawa jauh lebih penting dari uang,” ujarnya.

Mashita juga menyoroti buruknya koordinasi dalam penanganan kegawatdaruratan ibu hamil dan minimnya perlindungan terhadap warga kurang mampu. Ia meminta pemerintah dan fasilitas kesehatan mengambil langkah konkret agar kasus seperti ini tidak terulang.

“Ada apa dengan pelayanan kesehatan kita? Mengapa seorang ibu yang hendak melahirkan harus dibawa dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain hingga akhirnya meninggal?” kritiknya.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius DPRK Jayapura, yang mendesak dilakukan audit pelayanan pada seluruh rumah sakit terkait.

Laporan: M. Irfan

Related Posts

Audit Kemenkes Ungkap Masalah Serius, Gubernur Papua Siapkan Langkah Cepat Benahi Layanan RS

Spread the love

Spread the loveFoto: istimewa | Pertemuan Gubernur Matius Fakhiri dengan tim auditor Kemenkes, Rabu (26/11). Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat menindaklanjuti hasil audit mendalam Kementerian Kesehatan RI…

Bupati Jayapura Geram: Banyak Perumahan Tanpa Drainase, Warga Jadi Korban Banjir

Spread the love

Spread the loveFoto: Irfan | Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, MH., diruang kerjanya, Rabu (26/11). Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan akan menertibkan developer perumahan yang dinilai abai terhadap…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Audit Kemenkes Ungkap Masalah Serius, Gubernur Papua Siapkan Langkah Cepat Benahi Layanan RS

Audit Kemenkes Ungkap Masalah Serius, Gubernur Papua Siapkan Langkah Cepat Benahi Layanan RS

Bupati Jayapura Geram: Banyak Perumahan Tanpa Drainase, Warga Jadi Korban Banjir

Bupati Jayapura Geram: Banyak Perumahan Tanpa Drainase, Warga Jadi Korban Banjir

LSM Papua Bangkit Bongkar Belanja DPRK Jayapura yang Dinilai Janggal dan Tidak Mendesak

LSM Papua Bangkit Bongkar Belanja DPRK Jayapura yang Dinilai Janggal dan Tidak Mendesak

Ondofolo Babrongko Kritik Keras Kepala Distrik Sentani: “Pernyataannya Bisa Picu Kegaduhan Pemerintahan”

Ondofolo Babrongko Kritik Keras Kepala Distrik Sentani: “Pernyataannya Bisa Picu Kegaduhan Pemerintahan”

GAMKI Papua Desak Penegakan Hukum Tanpa Kompromi dalam Kasus Irene Sokoy

GAMKI Papua Desak Penegakan Hukum Tanpa Kompromi dalam Kasus Irene Sokoy

Audit Empat Rumah Sakit Diserahkan ke Gubernur Papua: Kasus Irene Sokoy Jadi Momentum Pembenahan

Audit Empat Rumah Sakit Diserahkan ke Gubernur Papua: Kasus Irene Sokoy Jadi Momentum Pembenahan