admin web
Foto: istimewa | Dr. drg. Aloysius Giay, M.Kes
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Kartu Papua Sehat (KPS) menjadi salah satu program kesehatan paling berpengaruh di Papua, dan sosok penggagas di balik lahirnya inovasi tersebut adalah Dr. drg. Aloysius Giay, M.Kes, tokoh kesehatan Papua yang memperjuangkan akses pelayanan yang lebih manusiawi bagi Orang Asli Papua.
Gagasan KPS pertama kali ia presentasikan langsung kepada Gubernur Papua saat itu, Lukas Enembe, dalam forum resmi terkait pengembangan layanan kesehatan.
Dalam pemaparannya, Dr. Aloysius menjelaskan bahwa banyak pasien rujukan dari daerah pedalaman kerap terhambat oleh prosedur administrasi ketika membutuhkan penanganan cepat di rumah sakit di kota.
Karena itu, ia merancang sistem layanan berbasis identitas kultural Papua, yakni cukup dengan menyebutkan nama dan marga, pasien dapat langsung mendapatkan layanan medis tanpa menunggu kelengkapan dokumen.
Konsep sederhana namun revolusioner tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Lukas Enembe dan ditetapkan sebagai program afirmasi kesehatan untuk masyarakat Papua.
Selama masa penerapannya, KPS terbukti memberi dampak besar, terutama bagi warga dari wilayah terpencil.
Sejumlah rumah sakit di Jayapura dan kota lainnya melaporkan peningkatan kecepatan layanan, khususnya dalam situasi darurat, karena sistem identifikasi berbasis marga memotong rantai birokrasi yang selama ini memperlambat penanganan pasien.
Kini, setelah perubahan struktur pemerintahan dan dinamika kebijakan di Papua, muncul pertanyaan publik mengenai masa depan KPS.
Baca juga: Empat Program Kesehatan Diluncurkan, Bupati Yunus Wonda Tegaskan Komitmen Jayapura Sehat
Banyak pihak menilai program tersebut telah memberikan manfaat nyata dan layak dipertahankan atau direvitalisasi agar tetap menjadi instrumen afirmasi kesehatan bagi OAP.
Keberlanjutan KPS sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan pusat, sinkronisasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan, serta ketersediaan anggaran daerah melalui APBD.
Berbagai pemerhati kebijakan publik mendorong agar pemerintah tidak menghentikan program yang telah terbukti memberi dampak besar bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Laporan: Sonny Rumainum
