admin web
Foto: istimewa | Presiden Prabowo Subianto
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, pada Rabu (8/10).
Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di Tanah Papua.
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Otsus Papua harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat kampung.
Komite Eksekutif tersebut dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai, tokoh asal Papua yang berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan publik. Ia akan dibantu sejumlah figur penting lainnya, yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.
Pembentukan komite ini diharapkan menjadi jembatan efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam mempercepat program prioritas di Papua mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis potensi masyarakat setempat.
Baca juga: Usai Dilantik Prabowo, Fakhiri-Rumaropen Susun Langkah Cepat 100 Hari Pertama
Dalam keterangannya usai pelantikan, Yanni, salah satu anggota Komite Eksekutif, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo kepada dirinya dan rekan-rekan anggota lainnya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan ucapan selamat dan dukungan. Semoga Tuhan meridai kami dalam menjalankan amanah besar ini,” ujar Yanni.
Sumber di lingkungan Istana menuturkan bahwa pembentukan Komite Eksekutif Otsus Papua merupakan bagian dari strategi nasional mempercepat transformasi pembangunan di wilayah paling timur Indonesia, dengan menekankan perencanaan yang terukur, akuntabilitas pelaksanaan program, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat adat.
Langkah ini juga menjadi momentum awal bagi babak baru pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pasca perubahan regulasi dan pembentukan provinsi-provinsi baru.
Pemerintah berharap, melalui Komite Eksekutif ini, setiap kebijakan pembangunan di Papua akan lebih terarah, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Dengan terbentuknya Komite ini, diharapkan semangat “Papua Bangkit, Papua Maju, dan Papua Sejahtera” dapat semakin nyata terwujud di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Laporan: Sony Rumainum
