admin web
Foto: Irfan | Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, ketika di jumpai kemarin, Rabu (26/11) di Sentani.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — LSM Papua Bangkit kembali menyoroti penggunaan anggaran di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.
Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Hiskia Jokhu, menilai sejumlah belanja dalam APBD Perubahan 2025 tidak mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas. Hal ini disampaikan Hengky saat ditemui di Sentani, Rabu (26/11).
Menurut Hengky, ketika sebagian besar OPD diminta melakukan efisiensi, justru muncul alokasi pembelian perangkat elektronik bernilai tinggi untuk pimpinan DPRK.
Baca juga: “Tragedi Irene Sokoy: LSM Papua Bangkit Nilai Dana Otsus Tak Menyentuh Rakyat”
Ia menyebut, salah satu pengadaan adalah MacBook Pro M4 seharga sekitar Rp50 juta per unit, dengan total tiga unit. Ada pula laptop merek Asus sekitar Rp35 juta per unit.
“Daerah sedang ketat anggaran, tetapi muncul belanja laptop dengan harga premium. Ini perlu dijelaskan urgensinya,” tegas Hengky.
Ia menilai anggaran tersebut seharusnya diarahkan untuk layanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, hingga pembayaran honor tenaga guru dan medis yang masih sering telat.
LSM Papua Bangkit juga menyoroti rencana pemasangan kanopi garasi dengan nilai mendekati Rp1 miliar. Hengky menilai biaya tersebut janggal dan perlu peninjauan ulang agar sesuai standar dan kebutuhan riil pekerjaan.
“Untuk rehabilitasi ringan, nilainya tidak semestinya sebesar itu. Ini patut diperiksa,” katanya.
Hengky menambahkan, banyak kontraktor lokal masih menunggu pembayaran pekerjaan bahkan hingga lebih dari satu dekade. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam menentukan belanja prioritas.
Jika sejumlah komponen belanja yang dianggap tidak wajar itu tetap dijalankan, LSM Papua Bangkit berencana menyampaikan laporan resmi ke Direktorat Tipikor Polda Papua. Hengky dijadwalkan bertemu Inspektorat serta penyidik Tipikor untuk menyerahkan data pendukung.
“Kami ingin memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan dan akuntabel,” ujar Hengky.
Ia berharap pemerintah dan DPRD lebih terbuka dalam penyusunan anggaran, agar kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah tetap terjaga.
Laporan: M. Irfan
